Alasan Kongres PDIP ke-6 Tak Kunjung Dilaksanakan

TEMPO.CO, Jakarta - Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang digelar lima tahunan mestinya digelar pada 2024 setelah Kongres ke-5 atau yang terakhir pada 2019. Lantaran padatnya agenda nasional seiring Pemilu 2024, pelaksanaan Kongres PDIP ke-6 pun ditunda dan dijadwalkan digelar pada April 2025.

Rencana Kongres PDIP digelar April tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Puan Maharani pada Maret lalu. Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Ketua DPR RI inu mengatakan kongres partainya akan dilaksanakan selepas Ramadan 1446 Hijriah atau setelah Lebaran 2025.

“Sekarang kan masih dalam masa puasa, bulan puasa, jadi kami selesaikan dulu ibadah puasa dan lebaran. Kemudian setelah itu baru kami akan melaksanakan rapat untuk memutuskan kapan dilaksanakan kongres yang akan datang,” kata Puan Maharani pada Selasa, 11 Maret 2025.

Dua pekan berselang, Puan kembali mengonfirmasi bahwa kesiapan pelaksanaan Kongres PDIP baru akan diumumkan setelah lebaran. Menurut dia, masih ada sejumlah pembahasan di internal partai. Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini mengatakan kongres menjadi musyawarah terbesar partai. Pembahasannya mencakup pembaruan struktur.

“Tunggu nanti. Lebaran dulu setelah itu dirapatkan,” kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 25 Maret 2025.

Namun, nyaris dua pekan paskalebaran, Kongres tersebut tak kunjung dilaksanakan. Juru bicara PDIP Guntur Romli mengatakan partainya belum memastikan pelaksanaan kongres apakah akan berlangsung pada April 2025. Guntur Romli menyebut hingga saat ini belum ada keputusan waktu dan tempat pelaksanaan kongres tersebut.

“Sampai sekarang belum ada update terkait pelaksanaan kongres, kapan dan di mana pelaksanaannya,” ucap Guntur Romli saat dihubungi Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Sabtu, 5 April 2025.

Adapun sebelumnya Puan Maharani mengatakan keputusan kapan tanggal pasti pelaksanaan Kongres PDIP ke-VI akan dirembukkan dalam Rapat Pleno DPP PDIP. Namun, belakangan Romli mengatakan sampai saat ini PDIP juga belum melaksanakan rapat pleno untuk membahas pelaksanaan kongres tersebut.

“Rapat pleno DPP juga belum digelar,” kata Guntur.

Sementara itu, Juru bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro membeberkan alasan belum terlaksananya rapat pleno DPP PDIP. Dia mengatakan rapat tersebut belum terlaksana karena masih dalam momen Lebaran 2025. Dia mengatakan akan segera memberikan informasi kepada publik mengenai rapat pleno DPP, termasuk kepastian pelaksanaan Kongres PDIP pada April ini.

“Sampai saat ini, belum ya. Masih momentum Lebaran dan Halal Bihalal,” kata Seno kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Sabtu. “Nanti akan diinformasikan jika sudah ada waktu dan tempat pelaksanaan kongresnya.”

Ada Intervensi?

Sebelumnya, pada awal 2025 lalu, seusia melaksanakan perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP pada 10 Januari, Guntur Romli mengatakan partainya tengah berkonsolidasi untuk mengantisipasi ancaman dari pihak luar terkait pelaksanaan Kongres PDIP ke-6. Konsolidasi tersebut dilakukan untuk menghimpun kekuatan solidaritas internal menyatakan kesetiaannya kepada Megawati.

“Untuk antisipasi, PDI Perjuangan tetap menggalang konsolidasi dan soliditas internal serta kesetiaan yang penuh pada Ibu Ketua Umum,” kata Guntur saat dihubungi pada Sabtu, 11 Januari 2025. Berbicara tentang pihak tanpa nama yang disebut bakal mengacak-acak PDIP, ia hanya berkata, “Publik sudah tahu.”

Pada Desember 2024, DPP PDIP menginstruksikan kepada semua kader untuk mulai siap terhadap upaya pihak yang ingin mengacak-acak partai menjelang pelaksanaan Kongres PDIP. Isu ada pihak yang ingin mengacak-acak Kongres PDIP 2025 dilempar oleh Megawati. Pihak itu konon tidak ingin Megawati menjadi ketua umum kembali. Ia menduga akan ada pihak yang menganggap kepemimpinannya tidak berhasil.

“Katanya di kongres juga mau diawut-awut (kacau). Saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah coba kamu awut-awut partai saya,” kata Megawati dalam peluncuran dan diskusi buku Pilpres 2024 antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.

Politikus PDIP Deddy Sitorus mengaitkan kabar adanya upaya untuk mengganggu Kongres PDIP 2025 dengan gugatan yang diajukan oleh lima kader partai sebelumnya. Lima kader PDIP tersebut yaitu Djupri, Manto, Jairi, Sujoko, dan Suwari. Mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait SK perpanjangan kepengurusan PDIP.

“Kalau tanda-tandanya kita bisa lihat dari lima gugatan yang diajukan kelompok tertentu,” kata Deddy di gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2024.

Adapun kelima kader tersebut telah mencabut gugatan tersebut dan meminta maaf. Para penggugat mengaku telah dijebak dan ditipu dalam proses pengajuan gugatan terhadap SK Kemenkumham yang memperpanjang kepengurusan PDIP untuk periode 2024-2025. Jairi, salah satu penggugat, mengungkapkan bahwa dirinya dan rekan-rekannya hanya diminta menandatangani kertas kosong bermeterai.

“Namun, ternyata digunakan sebagai surat kuasa untuk mengajukan gugatan oleh Anggiat BM Manalu,” katanya.

Daniel A. Fajri, Nabiila Azzahra, M. Raihan Muzzaki, Hanin Marwah, Hammam Izzuddin, Sukma Kanthi Nurani, Hendrik Yaputra, Alfitria Nefi, dan Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

https://www.tempo.co/politik/pdip-konsolidasi-menjelang-kongres-partai-2025-antisipasi-ancaman-pihak-luar-1192803

https://www.tempo.co/politik/pdip-rencanakan-gelar-kongres-pasca-lebaran-2025-1219900

https://www.tempo.co/politik/puan-sebut-keputusan-soal-pelaksanaan-kongres-pdip-diumumkan-usai-lebaran-1223997

https://www.tempo.co/politik/pdip-ungkap-alasan-dpp-belum-gelar-pleno-persiapan-kongres-2025-1227773