TEMPO.CO, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, anggaran untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat atau Jabar bisa mencapai Rp50 triliun jika sudah berjalan 100 persen. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, wilayah Jabar harus memiliki lebih dari 4.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG karena populasi siswanya paling besar.
Nominal ini, kata dia, bahkan lebih besar ketimbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar sendiri. "Uang Badan Gizi kalau sudah running 100 persen, itu akan masuk di Jawa Barat kurang lebih Rp50 triliun, sementara APBD Jawa Barat hanya Rp31 triliun. Jadi uang Badan Gizi yang masuk di Jawa Barat itu jauh lebih besar dibanding APBD-nya," kata dia dalam video BGN Talks Episode 1 yang disiarkan daring melalui akun YouTube resmi BGN, pada Ahad, 1 Juni 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menjelaskan, setiap unit SPPG akan menerima anggaran sekitar Rp8 hingga Rp10 miliar per tahun. Dia mengklaim adanya potensi ekonomi yang besar, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan serta lahirnya wirausahawan baru. Ketika sebuah SPPG berdiri, kata Dadan, maka akan membutuhkan minimal 15 supplier yang merupakan wirausahawan.
"Setiap satu supplier itu mungkin akan mempekerjakan antara dua sampai lima orang. Kalau ini sudah merata, akan tercipta pergerakan ekonomi yang masif, di mana orang-orang itu akan punya kesempatan untuk ikut ambil bagian di dalam program Makan Bergizi," ujarnya.
Menurut Dadan, setiap kepala daerah di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi sudah memahami dan mendukung program ini. Dia meyakini MBG ini bisa menggerakkan roda perekonomian daerah.
Selain di Jabar, Dadan juga mencontohkan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang anggaran MBG-nya lebih besar dibanding APBD setempat. "Di NTT kan APBD-nya hanya Rp3 triliun, provinsi itu. Badan Gizi akan mengirimkan uang ke NTT Rp8 triliun, dua kali lipat lebih dari APBD-nya, sehingga uang ini bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi daerah," tutur Dadan.
Dia memproyeksikan jumlah penerima manfaat MBG bisa mencapai 20 juta siswa pada Agustus 2025. Jumlah ini, kata dia, juga termasuk kalangan ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita.
“Kami melihat potensi percepatan akan terjadi di dalam waktu yang tidak terlalu lama ini. Kami targetkan di bulan Agustus itu kami sudah bisa melayani 20 juta penerima manfaat terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMA, termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya,” tutur Dadan.