PEMERINTAH Provinsi Jakarta buka suara perihal kamera pemantau atau CCTV di kawasan Bundaran HI yang mati ketika demo mahasiswa berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemprov Jakarta Marulina Dewi mengklaim sejumlah kamera pengawas yang mati bukan pada sistem yang dikelola pemerintah.
Menurut Marulina, matinya sejumlah CCTV di sekitaran lokasi unjuk rasa terjadi pada platform digital milik pihak ketiga. Namun dia tak menjelaskan secara detail siapa pihak ketiga yang dimaksud.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Kami menegaskan bahwa platform tersebut bukan merupakan kanal resmi maupun bagian dari sistem CCTV yang dikelola oleh Pemprov Jakarta," kata Marulima dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 13 Juni 2026.
Marulina mengatakan ketersediaan data, kelancaran arus streaming, hingga gangguan tayangan pada sistem pihak ketiga itu di luar wewenang pemerintah daerah. Dia menyatakan seluruh operasional infrastruktur CCTV milik instansinya tetap berjalan normal, berfungsi, dan dalam kondisi prima untuk memantau kondisi di lapangan.
"Operasional CCTV Pemprov Jakarta tetap digunakan secara aktif untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan masyarakat, serta pemantauan wilayah, termasuk berkoordinasi dengan kepolisian," ujarnya.
Sebelumnya, akun media sosial Threads dengan username @corneliusvito mengatakan, kamera CCTV di sekitar kawasan Bundaran HI mati total. "Jakarta Pusat semua CCTV mati, terlampir contoh MT Haryono yang CCTV-nya nyala. Stay safe!," tulis akun tersebut.
Peristiwa itu terjadi saat demonstrasi mahasiswa bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut tengah berjalan. Adapun Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia bersama sejumlah mahasiswa dari kampus lain berunjuk rasa di sekitaran Bundaran HI.
Massa aksi diadang oleh aparat keamanan ketika hendak menuju titik Bundaran HI. Polisi meminta ribuan mahasiswa itu untuk berdemonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
Namun para mahasiswa menolak dan tetap memilih menyampaikan aspirasinya di sekitaran Bundaran HI agar masyarakat luas mengetahui tuntutan ke pemerintah. Mereka membawa lima tuntutan kepada pemerintah.
Pertama adalah menyetop pemborosan APBN. Kemudian yang kedua turunkan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Ketiga adalah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. "Hentikan militerisme di ranah sipil, dan terakhir Prabowo berhenti mengelak dan akui Kesalahan pemerintah," ujar Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan.
Juru Bicara Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, membantah kabar soal matinya kamera CCTV di kawasan Bundaran HI. "(CCTV) yang kami punya ada sepuluh, dan itu tidak mati," ujar Chico dalam keterangannya pada Jumat, 12 Juni 2026.
Menurut Chico, ada kemungkinan sejumlah CCTV tersebut tidak bisa diakses oleh publik karena mengalami masalah teknis. "Kalaupun lambat, itu karena banyak yang mau mengakses," kata Chico.
Chico mengungkapkan, di sekitar area Bundaran HI ada banyak kamera CCTV lainnya yang bukan milik Pemprov DKI Jakarta. Hanya saja, Chico tidak bisa memastikan apakah kamera-kamera tersebut dalam kondisi hidup atau mati saat demo berlangsung.
