KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah menipisnya stok batu bara untuk pembangkit listrik menjadi penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengatakan, pasokan batu bara untuk pembangkit secara umum masih dalam kondisi aman. "Secara umum tidak ada (kekurangan stok batu bara). Seharusnya enggak ada," katanya kepada wartawan di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut Erani, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM sedang berkoordinasi dengan Direksi PT PLN (Persero) untuk membahas persoalan pemadaman listrik bergilir tersebut. Pemerintah akan segera menyampaikan informasi yang lebih utuh mengenai kondisi sistem kelistrikan nasional setelah rapat tersebut selesai. "Koordinasi terus-menerus dengan Dirjen juga. Saya yakin mereka yang lebih memiliki informasi utuh," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga membantah bahwa keterbatasan stok batu bara di sejumlah pembangkit menjadi pemicu pemadaman listrik bergilir.
Bahlil mengatakan kewajiban pemenuhan pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) masih berjalan sesuai ketentuan dan volumenya telah mencapai angka yang signifikan. "Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka, itu tidak benar. Karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Menurut Bahlil, gangguan kelistrikan yang terjadi disebabkan oleh kendala teknis pada sejumlah unit pembangkit. Saat ini, Kementerian ESDM bersama PLN tengah melakukan evaluasi dan percepatan penanganan untuk memulihkan keandalan sistem kelistrikan.
"Memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang akan diselesaikan PLN dan akan kita selesaikan dalam waktu secepatnya," kata Bahlil.
Dalam periode 9-11 Juni 2026, pemadaman listrik bergilir terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Di Jawa Timur, sebagian wilayah Gresik mengalami pemadaman pada Selasa, 9 Juni 2026. Sehari kemudian, pemadaman juga terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Malang.
Pemadaman yang lebih luas terjadi di Jawa Barat. Pada Rabu, 10 Juni 2026, listrik padam di 14 wilayah unit pelaksana pelayanan pelanggan. Wilayah yang terdampak antara lain Bogor, termasuk kawasan Bukit Cimanggu, serta Bekasi yang mencakup Perumahan Mutiara Gading, sebagian Perumahan Dukuh Bima, Kampung Ciketing Rawamulya, hingga sebagian wilayah Tambun dan sekitarnya.
Pemadaman tersebut memicu keluhan masyarakat di media sosial. Kolom komentar akun Instagram resmi PT PLN (Persero) dipenuhi aduan warganet selama tiga hari terakhir. Sebagian besar keluhan menyoroti tidak adanya pemberitahuan sebelumnya mengenai pemadaman serta minimnya informasi terkait perkiraan waktu pemulihan listrik.
Dalam keterangan resminya, PLN menyebut pemadaman bergilir terjadi akibat pemeliharaan jaringan kelistrikan di berbagai wilayah.
Namun, lembaga riset dan advokasi energi Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai penjelasan PLN tersebut belum memadai. Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan pemeliharaan jaringan seharusnya tidak menyebabkan pemadaman yang meluas, kecuali jika PLN memang melakukan pengurangan beban listrik (load curtailment).
Menurut Fabby, gangguan pada satu pembangkit atau jaringan semestinya tidak berkembang menjadi pemadaman luas karena sistem kelistrikan telah dilengkapi dengan cadangan daya, sistem proteksi, dan redundansi jaringan.
Fabby menduga pemadaman bergilir yang terjadi belakangan ini dipicu oleh rendahnya cadangan bahan bakar pada sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di sistem Jawa-Bali sehingga pembangkit harus beroperasi di bawah kapasitas optimal. Kondisi tersebut, kata dia, menyebabkan hari operasi pembangkit (HOP) berada di bawah batas aman.
Ia menilai keterlambatan pengiriman batu bara ke PLTU menjadi salah satu faktor yang membuat HOP menjadi kritis. Salah satu penyebab keterlambatan itu diduga berkaitan dengan tertundanya pengesahan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) oleh Kementerian ESDM.
"Ada sejumlah faktor penyebab pemadaman listrik, antara lain minimnya cadangan daya, gangguan pasokan bahan bakar, jadwal perawatan pembangkit yang tidak sinkron, dan gangguan transmisi," ujar Fabby dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Juni 2026.
Tempo menghubungi Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Tri Winarno serta Executive Vice President Komunikasi Korporat & Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Adi Trianto. Keduanya tak merespons konfirmasi.
