Gelombang Baru Covid-19, DPR Minta Pemerintah Perkuat Sistem Pelacakan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kesehatan DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan kasus Covid-19.  Penyakit yang disebabkan virus corona itu mengalami tren kenaikan di sejumlah negara tetangga.

Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SR.03.01/C/1422/2025 yang meminta institusi kesehatan mengambil upaya preventif. Edaran yang terbit pada 23 Mei 2025 itu menyebutkan ada 31 kasus baru yang terkonfirmasi dua pekan sebelumnya. MB.1.1 menjadi subvarian dominan dalam kasus-kasus yang tercatat.

Anggota Komisi Kesehatan DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan menilai surat edaran tanpa implementasi di lapangan tidak cukup untuk mencegah lonjakan Covid-19. Ia menyarankan penguatan sistem deteksi dini, pelaporan kasus, hingga edukasi masyarakat.

“Surat edaran tidak cukup jika hanya berhenti di meja birokrasi. Perlu ada percepatan koordinasi lintas sektor hingga ke level fasilitas kesehatan terdepan di lapangan,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Subvarian baru Covid-19 merebak di sejumlah negara Asia. Pada 2 Juni 2025, Thailand mencatat lonjakan 18 ribu kasus baru dalam 24 jam terakhir dengan 52 kematian. Varian Covid yang mendominasi adalah Omicron JN.1, XEC, dan MB.1.1-subvarian dari XDV.1.5.1 dan turunan dari JN.1. Negara-negara tetangga Indonesia lainnya, seperti Malaysia dan Singapura, juga mencatat kenaikan jumlah kasus Covid sepanjang Mei 2025.

Netty meminta pemerintah mulai melakukan pengawasan ketat di pintu-pintu perbatasan, di pelabuhan, dan bandara. “Mobilitas warga dari satu tempat ke tempat lain, dari luar negeri ke Indonesia, itu menjadi salah satu pintu penularan Covid-19," kata Netty.

Pemerintah diharapkan tidak lupa untuk menyiagakan sistem layanan kesehatan, termasuk ketersediaan fasilitas, tenaga medis, dan alat pelindung diri (APD) apabila terjadi lonjakan kasus secara tiba-tiba. “Jangan sampai kita mengulang ketidaksiapan hanya karena terlalu percaya diri melihat tren penurunan,” katanya.

Anggota Komisi Kesehatan lainnya, Arzeti Bilbina, mengatakan penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pelacakan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak dan lansia. Kelompok itu lebih berisiko mengalami komplikasi akibat Covid-19. Dia pun mengusulkan agar program pemeriksaan kesehatan difokuskan pada kelompok-kelompok tersebut. 

"Kita tidak boleh lengah,” ujar Arzeti. “Lonjakan kasus ini menunjukkan bahwa virus masih ada di sekitar kita. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menanggulangi pandemi ini," tutur dia lagi.