IRAN tidak memiliki rencana untuk membawa uranium pengayaan tinggi ke luar negeri. Hal ini disampaikan Ebrahim Azizi, kepala komite keamanan nasional dan kebijakan luar negeri parlemen Iran, kepada RIA Novosti seperti dikutip Antara pada Jumat 29 Mei 2026.
"Kami tidak memiliki rencana untuk membawa uranium pengayaan tinggi ke luar negeri. Kami tidak berniat untuk memindahkan uranium yang diperkaya ke negara ketiga, perantara, atau ke mana pun," ujarnya.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Pada Rabu, Azizi menegaskan kembali posisi Iran dalam sebuah unggahan di X. Ia mengatakan bahwa "Iran tidak akan dipaksa mundur oleh retorika Trump dari garis merahnya: hak untuk memperkaya uranium, kepemilikan atas uranium yang diperkaya, otoritas atas Selat Hormuz, dan pencabutan sanksi."
Sehari kemudian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa persediaan uranium pengayaan tinggi milik Iran adalah milik Iran, dan hanya rakyat Iran yang berhak menentukan nasibnya.
Kesepakatan AS-Iran Sudah Dekat?
Sumber yang dekat dengan tim negosiasi Iran membantah bahwa teks usulan nota kesepahaman (MoU) antara Iran dan Amerika Serikat (AS) telah difinalisasi. Hal ini dilaporkan kantor berita semiresmi Iran, Tasnim pada Kamis 28 Mei 2026. Laporan ini membantah klaim sebelumnya di media AS, Axios.
Sumber tersebut mengatakan kepada Tasnim bahwa laporan yang menyebut teks itu hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari kedua belah pihak "tidak sesuai dengan fakta." Ia menambahkan bahwa dokumen tersebut "belum difinalisasi".
Sebelumnya pada Kamis, Axios melaporkan dengan mengutip pejabat AS dan sumber regional, bahwa negosiator AS dan Iran telah mencapai kesepakatan mengenai sebuah MoU. Nota kesepahaman ini untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari dan memulai perundingan mengenai program nuklir Iran.
Namun, Presiden AS Donald Trump belum memberikan persetujuan finalnya.
Menurut laporan tersebut, usulan MoU untuk periode 60 hari itu akan menyebutkan bahwa pengiriman barang melalui Selat Hormuz "tidak akan dibatasi". Seorang pejabat AS dikutip mengatakan bahwa hal ini tidak akan melibatkan pungutan atau intimidasi, dan Iran akan diminta untuk menyingkirkan seluruh ranjau dari selat tersebut dalam waktu 30 hari.
MoU tersebut dilaporkan akan mencakup komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Dokumen itu juga akan menyebutkan bahwa isu-isu pertama yang akan dinegosiasikan selama jangka waktu 60 hari itu adalah bagaimana cara membuang uranium pengayaan tinggi milik Iran dan bagaimana cara menangani pengayaan Iran.
Gedung Putih akan berkomitmen membahas pencabutan sanksi dan pelepasan aset-aset Iran yang dibekukan sebagai bagian dari perundingan, urai laporan itu. Gedung Putih juga akan mempertimbangkan pembentukan mekanisme untuk memfasilitasi akses Iran ke barang dan bantuan kemanusiaan.
Membantah laporan Axios, sumber Iran itu menekankan bahwa jika sebuah teks kesepakatan pada akhirnya difinalisasi, Iran akan secara resmi memberi tahu para mediator Pakistan dan mengumumkannya kepada publik.
Hingga saat itu, laporan-laporan media Barat yang mengeklaim bahwa kesepakatan tersebut telah rampung "tidak memiliki kredibilitas," imbuh sumber tersebut.
