POLISI diduga menghalangi laju ratusan massa mahasiswa Universitas Indonesia di sekitar kawasan Semanggi. Mereka dihadang saat menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk melakukan aksi demonstrasi.
Salah satu mahasiswa UI, Diallo menuturkan, polisi mencoba mengalihkan titik unjuk rasa dari yang semula di Bundaran HI ke depan Gedung DPR. "Memang dipaksa, secara pemaksaan untuk aksi itu di depan DPR," ucap Diallo, pada Jumat, 12 Juni 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Diallo bercerita, dirinya awalnya berangkat dengan transportasi umum menuju Bundaran HI bersama dengan seorang temannya. Sementara itu, ratusan mahasiswa lain berangkat dengan menggunakan bus dari kampus.
Menurut Diallo, belasan bus yang berisi ratusan mahasiswa itu kemudian ditahan oleh polisi untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Bundaran HI. "Totalnya ada sekitar 420 sampai 500 orang (tertahan)," tutur Diallo saat ditemui di kawasan Bundaran HI.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum atau BEM FH UI, Anandaku Dimas Rumi menuturkan, laju mereka dihadang oleh polisi tanpa alasan yang jelas. "Mereka cuma ketawa saja saat kami minta dibukakan jalan," ucap Dimas.
Polisi bahkan diduga sempat menghalangi mahasiswa yang ingin melaksanakan ibadah salat Jum'at. "Hingga mereka terpaksa berjalan kaki dari Gedung DPR menuju area kantor TVRI," kata Dimas saat dikonfirmasi oleh Tempo.
Menurut Dimas, pihaknya hingga kini masih mengusahakan untuk tetap bisa menjalankan unjuk rasa di kawasan Bundaran HI. Dia juga berharap agar polisi bisa membukakan akses jalan dan tidak menghalangi hak mahasiswa dalam berdemonstrasi.
Sebelumnya, Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan menyatakan bahwa mahasiswa UI bersama sejumlah elemen lain akan menggelar demo dengan tajuk #Indonesiamenujubangkrut di kawasan Bundaran HI. Organ lain yang ikut terlibat di antaranya BEM KM IPB, BEM PNJ, BEM Universitas Pancasila, dan Aliansi BEM Gunadarma.
Menurut Athof, ada 5 tuntutan yang akan mereka gaungkan esok. Pertama adalah menyetop pemborosan APBN. Kemudian yang kedua turunkan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ketiga adalah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. "Hentikan militerisme di ranah sipil, dan terakhir Prabowo berhenti mengelak dan akui Kesalahan pemerintah," ujar dia.
