SEJUMLAH organisasi masyarakat sipil, aktivis, akademisi, hingga tokoh nasional akan berkonsolidasi di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Sabtu, 30 Mei 2026, dalam forum bertajuk 'Konferensi Republik: Meneguhkan Civil Society Pilar Republik.'
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said, mengatakan bahwa pertemuan itu merupakan ruang refleksi untuk pemikiran yang selama ini tersebar di berbagai gerakan. Konferensi ini akan mempertemukan, mempertegas, dan mengubah pemikiran tersebut menjadi kehendak kolektif yang terorganisasi.
"Forum ini sejatinya ialah meneruskan panggilan sejarah. Republik ini digerakkan kehadirannya oleh civil society jauh sebelum negara hadir," kata mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu dalam keterangan tertulis, Jumat 30 Mei 2026. "Makanya, kerapatan civil society harus kembali dihadirkan sebagai poros yang turut aktif berkontribusi bagi hitam-putihnya Republik."
Menurut Sudirman, sejarah telah mencatat masyarakat sipil selalu menjadi suluh terdepan bagi rakyat dan perubahan zaman, termasuk penggerak utama menuju kemerdekaan. Padahal, kata dia, kemunculan gerakan masyarakat sipil adalah konsekuensi tak sengaja dari politik etis.
Dia pun mencontohkan beberapa gerakan masyarakat sipil yang tercetus setiap periode dua dekade. Mulai dari peristiwa 1908 yang menjadi tonggak lahirnya kesadaran modern masyarakat sipil Indonesia yang ditandai dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo. Kemudian 1928 dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda, lalu deklarasi kemerdekaan pada 1945.
Berikutnya yakni masa transisi kekuasaan dari Orde Lama pimpinan Presiden Sukarno ke Orde Baru di bawah Soeharto pada 1966, hingga masa reformasi yang menjatuhkan rezim Soeharto pada 1998.
Sudirman mempertanyakan, apakah setelah reformasi, Indonesia telah berbenah menjadi lebih baik. "Sepantasnyalah negeri ini makin naik kelas. Pertanyaannya, apakah hari-hari ini negeri kita sedang naik kelas?" kata dia.
Sekretaris Umum Panitia, Yanuar Nugroho, menuturkan tantangan hari ini menuntut cara yang berbeda dari masa Reformasi 1998. "Dulu kita bersatu tentang apa yang tidak kita mau. Hari ini kita berhadapan dengan oligarki yang bekerja lewat hukum, regulasi, dan kendali narasi yang jauh lebih licin," kata pendiri Nalar Institut ini.
Oleh sebab itu, kata Yanuar, masyarakat sipil harus mulai memikirkan infrastruktur yang menyambungkan berbagai kelompok agar saling mengenal dan bergerak secara kolektif. Menurut dia, republik ini tak kekurangan warga yang peduli, melainkan hanya butuh penghubung yang menyatukannya.
Sudirman dan Yanuar menegaskan bahwa berdasarkan kerangka berpikir itulah Konferensi Republik dirancang. Forum satu hari penuh itu akan dibuka dengan pidato oleh Wakil Rektor UGM Arie Sujito, dilanjutkan dengan keynote address oleh Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat yang meletakkan dasar-dasar pandangan antara relasi masyarakat sipil dan kekuasaan dalam konteks krisis masa kini.
Setelah itu, konferensi akan bergerak ke sesi pleno yang membahas empat dimensi krisis secara bersamaan. Yaitu: krisis representasi demokrasi, ketimpangan ekonomi dan pelemahan basis sosial, anatomi pelemahan institusi strategis, serta fragmentasi sosial dan depolitisasi publik.
Tujuh panel paralel kemudian akan mendalami tema-tema yang lebih spesifik yang terdiri dari: model institusionalisasi partisipasi publik, strategi konsolidasi nasional civil society, keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi, supremasi hukum dan anti-korupsi, krisis ekologi dan batas-batas pertumbuhan, demokratisasi pengetahuan, hingga model kewargaan aktif dan deliberatif.
Puluhan pembicara yang merupakan akademisi, praktisi hukum, ekonom, aktivis, hingga pemimpin lembaga sipil, dijadwalkan hadir. Di antarabta: Jaleswari Pramodhawardani (Lab 45), Andi Widjajanto (eks-Gubernur Lemhannas), Arie Sujito (Sosiolog FISIPOL UGM), Romo Leo Kleden (IFTK Ledalero), Alissa Wahid (Jaringan Gusdurian), Zainal Arifin Mochtar (Guru Besar HTN UGM), Bhima Yudhistira (CELIOS), Titi Anggraini (Perludem), Victoria Fanggidae (The Prakarsa), Chandra Hamzah (eks-Komisioner KPK), dan Yanuar Nugroho (Nalar Institute).
Konferensi akan ditutup dengan sambutan Baiquni selaku Ketua Dewan Guru Besar UGM dan founder Endgame, Gita Wirjawan, yang akan membahas pentingnya membangun komunitas epistemik masyarakat sipil lintas bangsa di Asia Tenggara.
Sudirman dan Yanuar menegaskan bahwa tema "Meneguhkan Civil Society Pilar Republik" bukan slogan seremonial. Gerakan masyarakat sipil selama ini kerap berhenti pada ekspresi dan aspirasi tapi tak banyak yang terkonversi menjadi kekuatan yang mengikat arah keputusan dan aksi.
Oleh sebab itu, Konferensi Republik diupayakan untuk menghasilkan dua hal konkret: rumusan bersama tentang peran masyarakat sipil sebagai pilar republik, dan langkah-langkah konkret pasca-konferensi.
