INFO TEMPO - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti tajamnya ketimpangan penegakan hukum di Indonesia yang dinilainya makin jauh dari rasa keadilan sosial.
Hal ini dia sampaikan saat memberi amanat dalam rangka upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 17 Agustus 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Presiden kelima RI itu mempertanyakan apakah kemerdekaan telah benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam perlakuan yang adil di mata hukum dan kesempatan hidup layak.
"Apakah kemerdekaan telah benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia? Apakah rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak? Mengapa negara hukum sulit sekali diwujudkan sehingga ketidakadilan merajalela? Keadilan untuk semua menjadi tuntutan yang makin kuat," katanya.
Ia prihatin melihat penegakan hukum saat ini yang dinilainya mekanis, tapi mengabaikan rasa kemanusiaan, hingga ia menyindir kondisinya mirip dengan gaya hukum era kolonial.
"Saya mendengar ini saya lalu tertawa. Indonesia ini kok kayak orang Belanda, ya? Hukum itu dilakukan, tapi tidak berkeadilan," ucapnya.
Megawati menyoroti kasus seorang ibu kelaparan yang mencuri buah labu, tapi tetap diseret ke meja hijau dan dijatuhi hukuman 2 bulan penjara. Kondisi ini berbanding terbalik dengan maraknya skandal korupsi besar yang melanda Tanah Air.
"Betapa saya tidak menangis, ada seorang ibu mungkin kelaparan itu mencuri buah labu, dijatuhi hukuman 2 bulan. Saya bilang aduh orang-orang hukum ini keren banget ya sekarang. Tapi kalian sendiri kan melihat barusan ini terbuka korupsi luar biasa. Coba pikirkan, apakah keadilan itu yang ingin kita dapatkan?" tuturnya.
Ia kemudian mengingatkan jaminan konstitusi dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum. Megawati juga berpesan khusus agar kaum perempuan tidak bersikap lemah.
"Perempuan-perempuan jangan cengeng! Setiap warga negara, bukan hanya laki-laki atau perempuan, tetapi juga penyandang disabilitas, orang tua, hingga anak-anak, semuanya harus dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia," ujarnya.
Sentil Pihak yang Mangkir Pemeriksaan
Dalam kesempatan tersebut, Megawati membagikan pengalamannya yang berulang kali dipanggil dan diperiksa oleh aparat penegak hukum pada masa Orde Baru. Ia menegaskan selalu hadir kooperatif untuk membuktikan kebenaran.
"Saya dipanggil polisi tiga kali, lho, di zaman Orde Baru. Saya datangi karena saya warga negara Indonesia yang baik. Dari pukul 08.00 pagi baru selesai pukul 08.00 malam. Tapi saya datang," katanya.
Megawati lantas menyindir sejumlah pihak atau pejabat saat ini yang justru enggan memenuhi panggilan penegak hukum ketika terseret kasus.
"Makanya bagi mereka yang dipanggil tuh mbok datang gitu, lho. Wah, tapi kan ada beberapa orang yang baru ini wah enggak mau datang. Tunjukkan dengan hadir bahwa di situlah kita menegakkan kebenaran. Buktinya saya tidak ditahan karena apa yang ditanyakan saya jawab dengan benar," ujarnya. (*)
