MENTERI Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespon perihal laporan dugaan pelanggaran HAM di Papua yang dirilis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Ia mengatakan pemerintah akan mengambil langkah hukum yang pasti untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus.
“Termasuk jatuhnya korban sipil, termasuk ibu hamil yang meninggal akibat konflik kekerasan bersenjata di Papua,” kata Yusril saat menghadiri laporan tahunan dugaan pelanggaran HAM periode 2025 yang dirilis Komnas HAM, Senin, 6 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dalam laporannya, Komnas HAM menyebutkan bahwa konflik bersenjata di Papua turut memberikan dampak ke masyarakat yang tidak terlibat konflik. Sepanjang 2025, Komnas HAM menerima 107 aduan dugaan pelanggaran HAM di Papua, 93 di antaranya merupakan adua peristiwa konflik bersenjata.
Dari aduan tersebut, Komnas HAM mencatat ada 47 korban warga sipil dari serangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan 3 warga sipil meninggal dunia.
Terbaru, dalam kontak tembak antara Komando Operasional TNI Habema dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Melkiana Duwitau yang tengah mengandung 7-8 bulan meninggal bersama bayi dalam kandungannya akibat terkena peluru saat berada di dalam rumahnya sendiri. Peristiwa itu terjadi pada Kamis malam, 2 Juli 2026.
Yusril menegaskan, pemerintah tidak menutup mata atas adanya korban dari sipil dalam konflik bersenjata di Papua. “Investigasi harus dilakukan secara berimbang, karena praktik ini juga terjadi antara kelompok kekerasan bersenjata di Papua yang berhadapan dengan pihak keamanan baik Brimob maupun TNI,” katanya.
Namun ia tidak memungkiri kekerasan yang dialami oleh masyarakat sipil di Papua terjadi akibat konflik antara aparat keamanan negara dengan TPNPB-OPM. “Oleh karena itu adanya investigasi yang berimbang akan mengungkapkan kasus ini,” kata dia.
