PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan keprihatinannya pada Kamis 28 Mei 2026 perihal kondisi Libanon selatan atas rekor serangan udara Israel. PBB mencatat serangan Israel kali ini lebih masif dan menewaskan sedikitnya delapan orang.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan, bahwa PBB turut prihatin akibat eskalasi konflik di seluruh Libanon. “Kami kembali mendesak semua pihak untuk menghormati gencatan senjata dan megehentikan seluruh serangan,” kata Dujarric dilansir dari Anadolu.
Dia mengimbau pihak yang berkonflik dan menegaskan bahwa warga sipil dan infrastruktur sipil tidak boleh dijadikan target sasaran. Kata dia, hal itu diatur dalam hukum humaniter internasional yang tertuang pada Konvensi Jenewa dan distinction principle atau prinsip pembeda.
Menurut Kantor Berita Nasional resmi Libanon, serangan terbaru Israel di distrik Zahrani menewaskan delapan orang pada saat Idul Adha.
Adapun rincian jumlah korban tewas adalah enam anggota keluarga, termasuk anak-anak dalam serangan drone di jalan raya Adloun, sementara dua orang lainnya tewas dalam serangan terpisah di kota Tyre, wilayah pesisir Libanon Selatan.
Sebuah apartemen di distrik Sidon pun tidak luput dari kebrutalan Zionis yang menyebabkan beberapa korban. Serangan itu terjadi sehari setelah pasukan Zionis Israel mengeluarkan peringatan evakuasi untuk wilayah di selatan Sungai Zahrani.
Alih-alih untuk menggempur milisi Hizbullah, pasukan militer Israel justru menyerang secara membabi buta kompleks warga sipil. Padahal, tindakan itu melanggar hukum humaniter internasional, hingga saat ini jumlah korban tewas masih belum terkonfirmasi.
Laporan UNIFIL
Dujarric melaporkan Pasukan Sementara PBB alias UNIFIL di Libanon telah memantau aktivitas militer Israel lebih agresif. Ini termasuk serangan udara dan penggunaan kendaraan lapis baja.
Ia pun mencatat sekitar 670 lintasan proyektil pada Rabu, jumlah tertinggi sejak gencatan senjata rapuh yang dimediasi Amerika Serikat pada 17 April.
“Secara bersamaan Koordinator khusus PBB untuk Libanon Jeanine Hennis Plasschaert dengan Komandan UNIFIL Letnan Jenderal Aroldo Lazaro terus mendesak pihak terkait untuk mendorong de-eskalasi dan menyegerakan implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1071,” kata Jubir PBB.
Lebih lanjut, kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB mengimbau bahwa perintah evakuasi berkala selama periode 48 jam berdampak terhadap ratusan ribu orang di selatan Sungai Zahrani, termasuk penduduk Tyre dan Nabatieh.
“Sekali lagi, keluarga-keluarga terpaksa meninggalkan mereka dalam kondisi yang tidak dapat ditoleransi bagi manusia mana pun,” Dujarric menegaskan.
