LEGISLATOR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menyoroti potensi mangkrak proyek infrastruktur dan kawasan inti pusat pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut dia, pejabat negara perlu segera berkantor di IKN meski keseluruhan pembangunan belum selesai.
Dia mengatakan sempat mendengar ada rencana sejumlah menteri harus berkantor di kawasan IKN. Menurut dia, rencana itu hal yang bagus agar proyek pembangunan IKN memiliki nilai manfaat. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat ini juga menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera berkantor di IKN. "Sekarang bisa juga (IKN dipakai) agar tidak sia-sia tempat itu," kata Komarudin saat ditemui di kompleks DPR/MPR, Jakarta, pada Senin, 18 Mei 2026.
Ia menuturkan, pada masa akhir periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejumlah kegiatan kenegaraan memang sudah mulai dilakukan di kawasan IKN. Jokowi, kata dia, bahkan pernah menginap di lokasi tersebut di tengah proses pembangunan yang masih berlangsung.
Di sisi lain, Komarudin juga menyoroti beban pembiayaan pemeliharaan IKN. "Pemeliharaan IKN butuh biaya besar. Gedung DPR ini saja berapa, tiap hari harus dibersihkan. Apalagi satu kota itu," ucap Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan ini.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dia memperkirakan paling tidak miliaran rupiah harus dikeluarkan negara untuk pemeliharaan IKN tiap bulannya. Kondisi tersebut, ujar dia, menjadi permasalahan serius di tengah fiskal negara yang saat ini sedang sulit ini. “Negara mengeluarkan uang untuk proyek ambisius yang tidak memperhitungkan dampak sisi buruknya. Tapi, ya, bagaimana semua fraksi ketika itu mendukung,” kata Komarudin.
Adapun pada pertengahan Mei 2026, Mahkamah Konstitusi memutuskan ibu kota negara tetap berkedudukan di Jakarta. Status itu berlaku sampai terbit keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN.
Otorita IKN menyatakan proyek pembangunan Nusantara tetap berlanjut. Juru bicara OIKN Troy Pantouw mengatakan saat ini progres pembangunan telah memasuki tahap dua. "Progres keseluruhan IKN tahap dua telah mencapai 22,88 persen atau lebih cepat 0,53 persen dari perencanaan," kata dia dalam keterangannya pada Ahad, 17 Mei 2026.
Dalam pembangunan tahap dua ini dibagi menjadi tiga batch. Troy menjelaskan, batch pertama sudah rampung pada tahun lalu, yang meliputi pembangunan jalan sepanjang 12.557 meter, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan inti pusat pemerintahan di IKN.
Saat ini, ujar Troy, OIKN tengah menyelesaikan progres pembangunan pada batch kedua. Dia berujar pekerjaan di batch kedua ini baru rampung sekitar 6,14 persen.
Progres pembangunan batch kedua ini meliputi: pembangunan gedung lembaga legislatif, yudikatif, serta gedung perkantoran pendukung; pembangunan infrastruktur jalan di kawasan legislatif dan yudikatif; pembangunan embung dan kolam retensi; serta pembangunan jaringan perpipaan sistem penyediaan air minum di kawasan IKN. "Batch kedua ditargetkan selesai secara fungsional pada awal tahun 2028," ucap Troy.
Bersamaan dengan progres tersebut, Troy mengungkapkan pekerjaan pembangunan IKN pada batch ketiga secara paralel bakal dimulai pada tahun ini. Fokus pembangunan, ujar dia, pada hunian untuk legislatif dan yudikatif, serta pembangunan jaringan jalan dan multi utility tunnel buat konektivitas kawasan IKN. "Batch ketiga juga ditargetkan selesai secara fungsional pada tahun 2028," katanya.
