PEMERINTAH menyiapkan sistem identitas tunggal digital alias digital single ID berbasis akal imitasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi penyaluran bantuan sosial atau bansos. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Selasa, 9 Juni 2026.
Luhut berujar, penerapan sistem ini ditargetkan mulai akhir 2026. "Akhir tahun ini akan ada digital single ID sehingga semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi, akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar,” kata Luhut.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan ini menerangkan, sistem identitas tunggal digital didukung oleh pemanfaatan akal imitasi yang mengintegrasikan seluruh data pemerintah. Dengan sistem digital single ID, pemerintah mengklaim mampu mengidentifikasi hingga memantau profil penerima bantuan secara lebih akurat.
“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menerima. Rata-rata bansos itu berupa cash transfer sekitar Rp 5,4 juta per orang,” tutur Luhut.
Tak hanya untuk bansos, Luhut mengatakan sistem identitas tunggal digital juga bakal digunakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemetaan data pelaku usaha.
Saat ini, kata Luhut, sekitar 80 persen sistem government technology (GovTech) antarkementerian dan lembaga telah terintegrasi. Luhut mengatakan GovTech dalam pemerintahan Presiden Prabowo menjadi satu bagian yang paling penting. “Kenapa? Karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ,” ujarnya.
Luhut menjelaskan bahwa pengembangan GovTech dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan ekosistem digital yang telah ada, seperti PeduliLindungi, e-Katalog, dan Simbara.
Sistem ini, ujar Luhut, dikembangkan oleh talenta-talenta muda Tanah Air. Sementara itu, sebagai bagian dari implementasi nasional, pemerintah saat ini tengah menjalankan proyek percontohan di 42 provinsi, kabupaten, dan kota.
“Kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses kita belajar dari model ini. Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional, seluruh 514 kabupaten akan terhubung,” kata Luhut.
