PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah mulai menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak Jumat, 10 April 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan kebijakan tersebut tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik ataupun kinerja pegawai.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Hari ini (Jumat, 10 April lalu) sudah dimulai. Jangan sampai karena WFH kualitas pelayanan dan kinerja menurun,” kata Luthfi dalam keterangan resmi, yang dikutip Sabtu, 11 April 2026.
Luthfi menyebutkan penerapan WFH juga mulai dilakukan di sejumlah kabupaten dan kota. Ia mengatakan, untuk daerah yang belum ketentuan tersebut, mereka masih mengkajinya. “Tipologi daerah berbeda-beda. Mereka yang tahu karakter masing-masing,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengatakan, dalam pelaksanaan WFH hari pertama, belum bisa dihitung secara pasti jumlah ASN yang bekerja dari rumah. Ia mengatakan konsep penerapan WFH diserahkan kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.
“Jadi kami tidak membatasi berapa persen, tapi disesuaikan dengan kebutuhan di OPD masing-masing. Nanti kami minta laporan dari teman-teman OPD,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, sejumlah sektor pelayanan publik tetap bekerja dari kantor, seperti rumah sakit dan fasilitas kesehatan, layanan Samsat, serta sektor pendidikan.
Sumarno menegaskan bahwa WFH tidak berarti libur, tapi bekerja dari tempat tinggal dengan sistem pengawasan. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pengendalian, termasuk penandaan lokasi kerja dan pelaporan aktivitas harian melalui sistem yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah.
Menurut dia, kebijakan ini juga akan dievaluasi secara berkala, termasuk untuk mengukur efektivitas penghematan energi. Pengurangan mobilitas pegawai diharapkan menekan konsumsi bahan bakar, sementara efisiensi di kantor akan dilihat dari penggunaan listrik dan sumber daya lain.
Pemerintah menetapkan kebijakan kerja dari rumah bagi ASN sebagai upaya menekan konsumsi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia. ASN di instansi pusat dan daerah dijadwalkan bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan guna mengurangi penggunaan bahan bakar.
Langkah ini juga diambil sebagai respons atas ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang berdampak pada harga energi global. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sebagai bagian dari langkah mitigasi terhadap tekanan eksternal.
