PT Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat tidak beralih menggunakan Pertalite di tengah kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter. Perusahaan pelat merah ini akan terus mengampanyekan penggunaan energi secara bijak guna mengantisipasi potensi perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth Dumatubun mengatakan konsumen seharusnya tidak hanya mempertimbangkan faktor harga dalam memilih bahan bakar. Menurut dia, masyarakat juga perlu memperhatikan kesesuaian kadar oktan atau Research Octane Number (RON) dengan spesifikasi kendaraan yang digunakan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Migrasi bukan sekadar alasan lebih murah, tetapi lebih pada kebutuhan dan kualitas BBM yang tepat bagi kendaraan serta tidak mengambil alokasi BBM yang bukan peruntukannya secara tepat," kata Roberth kepada Tempo melalui pesan tertulis, Kamis, 11 Juni 2026.
Sebelumnya, Pertamina menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Kenaikan tersebut memunculkan kekhawatiran terjadinya peralihan konsumen ke Pertalite yang harganya tetap dipatok Rp 10.000 per liter.
Di sisi lain, kuota Pertalite justru mengalami penurunan. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan kuota jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite pada 2026 sebesar 29.267.947 kiloliter (kl), turun 6,28 persen dibandingkan kuota tahun 2025 yang mencapai 31.230.017 kl.
Adapun sepanjang 2025 realisasi penyaluran Pertalite tercatat sebesar 28,06 juta kl atau setara 89,86 persen dari kuota yang ditetapkan sebanyak 31,2 juta kl.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyu Askar mengatakan kenaikan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp16.250 per liter dapat menimbulkan konsekuensi, terutama karena harga Pertalite tetap berada di level Rp 10.000 per liter.
Menurut Media, kondisi tersebut dapat mendorong konsumen Pertamax beralih menggunakan Pertalite. Akibatnya, permintaan terhadap BBM bersubsidi berpotensi meningkat dan membebani anggaran subsidi pemerintah.
"Dua pilihannya, konsumen tetap membeli Pertamax dengan harga lebih mahal atau beralih ke Pertalite. Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi untuk BBM membengkak juga," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 10 Juni 2026.
Media menilai pembatasan pembelian Pertalite melalui QR Code MyPertamina hanya akan efektif apabila tidak terjadi kebocoran dalam pelaksanaannya. Menurut dia, hingga kini masih ditemukan praktik penjualan Pertalite di luar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Ia juga mengkritik anggapan bahwa kenaikan harga Pertamax hanya berdampak pada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Menurut Media, banyak pengguna Pertamax berasal dari kalangan kelas menengah, seperti pengemudi ojek daring, guru, hingga pekerja yang memilih menggunakan BBM dengan kualitas lebih baik untuk kendaraannya.
Media memperkirakan kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat semakin menekan daya beli kelompok kelas menengah dan masyarakat rentan. Selain itu, kebijakan tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga pangan dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.
