PT PLN (Persero) berencana menonaktifkan 2.139 unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang tersebar di 741 lokasi. Mayoritas berada di wilayah terpencil.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan langkah ini menjadi bagian dari strategi transisi dan menekan ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM). Pembangkit diesel tersebut akan digantikan dengan sistem pembangkit berbasis energi terbarukan, terutama Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dipadukan dengan teknologi penyimpanan energi.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Total kapasitas pembangkit yang akan digantikan mencapai 1.076,04 megawatt (MW), setara dengan sekitar 2.396 unit PLTD. Dalam implementasinya, PLN juga akan mempertimbangkan potensi energi lokal lain seperti mikrohidro sebelum menentukan teknologi yang digunakan.
“Tentu saja kami pertimbangkan apakah ada mikrohidro di lokasi tersebut. Kalau tidak ada, kami akan rancang PLTS dilengkapi dengan battery storage,” kata Darmawan dalam rapat kerja di Komisi XII DPR, Senin, 13 April 2026.
PLN menargetkan pembangunan PLTS dengan kapasitas total 3,21 gigawatt peak (GWp) yang akan dipadukan dengan Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 9,03 gigawatt hour (GWh). Kombinasi diharapkan mampu menjaga keandalan pasokan listrik, terutama di wilayah yang selama ini bergantung pada PLTD.
Dengan adanya sistem penyimpanan energi, kata Darmawan, listrik dari tenaga surya tetap dapat digunakan saat malam hari atau ketika produksi listrik menurun akibat faktor cuaca.
Ia menjelaskan, program ini juga menjadi langkah strategis untuk menekan biaya operasional listrik. Selama ini, penggunaan BBM pada PLTD menelan biaya tinggi dan sangat bergantung pada impor.
“Kami akan kerjakan dengan cepat melalui kemitraan secara transparan. Penggunaan energi berbasis impor yang mahal seperti BBM harus segera kami kurangi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Bukan hanya energy security meningkat, tapi biaya juga bisa lebih rendah,” kata Darmawan.
