Politikus PKB Kritik Prabowo yang Menuding LSM Didanai Asing

1 day ago 15

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengkritik tudingan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut lembaga swadya masyarakat atau LSM didanai asing untuk mengadu domba.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua DPP PKB Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Luluk Nur Hamidah mengatakan demokrasi tidak anti-kritik dan justru tumbuh dari kritik. Menurut Luluk, dalam sistem demokrasi keberadaan LSM atau non-government organisation (NGO) bukanlah ancaman, melainkan bagian integral dari masyarakat sipil yang sehat. 

“Mereka memainkan peran penting dalam mengingatkan pemerintah, melindungi hak warga negara, dan mendorong akuntabilitas kekuasaan,” kata Luluk dalam pernyataannya tertulis pada Senin, 2 Juni 2025. 

Luluk memandang bahwa tudingan kepala negara yang menggeneralisasi semua LSM sebagai alat asing justru merusak reputasi ribuan organisasi lokal yang independen, bekerja tanpa pamrih, dan berakar di tengah masyarakat. 

“Banyak LSM yang telah berkontribusi pada penanganan bencana, advokasi HAM, pendidikan, hingga pengawasan anggaran publik,” ucapnya. 

Selain itu, kata Luluk, pendanaan asing bukan berarti otomatis menjadi alat asing. Justru pendanaan internasional dalam demokrasi moderen adalah hal yang lumrah dan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. 

“Pemerintah sendiri menerima hibah asing untuk pembangunan. Yang penting adalah mekanisme pengawasan publik, bukan asal dananya,” ucapnya. 

Ia mengingatkan narasi ini bisa mengancam kebebasan berserikat dan kebebasan berekspresi. Di samping itu, kata dia, mendelegitimasi LSM dengan label alat asing berpotensi membuka ruang kriminalisasi aktivis, atau pembatasan ruang gerak masyarakat sipil. “Ini bertentangan dengan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi,” ucapnya. 

Menurut Luluk, bersikap kritis tidak sama dengan memecah belah. Ia menuturkan sering kali muncul tuduhan memecah persatuan hanya karena ada pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah. 

“Padahal dalam demokrasi, perbedaan adalah keniscayaan, dan kritik yang bertujuan memperbaiki adalah bagian dari nasionalisme yang sehat,” katanya. “Demokrasi Butuh LSM yang kuat, bukan dilemahkan.”

Read Entire Article
Parenting |