Presiden Prabowo Luncurkan Paket Stimulus Ekonomi Rp 24 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun untuk menjaga laju pertumbuhan dan memperkuat stabilitas perekonomian nasional.

Keputusan paket stimulus ini diumumkan setelah rapat terbatas bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 2 Juni 2025. Tujuannya untuk merespons meningkatnya risiko pelemahan ekonomi nasional akibat tekanan global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memutuskan lima kelompok kebijakan dalam paket stimulus, dengan sasaran utama sektor transportasi, bantuan sosial, subsidi upah, dan insentif tol.

"Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, 2 Juni 2025.

Paket pertama mencakup program diskon moda transportasi pada masa libur sekolah dan awal tahun ajaran baru Juni–Juli 2025. Diskon 30 persen tiket kereta api disediakan untuk 2,8 juta penumpang dengan alokasi anggaran Rp 300 miliar. Sementara tiket pesawat kelas ekonomi akan kembali dikenakan skema PPN ditanggung pemerintah sebesar 6 persen dengan anggaran Rp 430 miliar, yang menyasar sekitar 6 juta penumpang.

Angkutan laut juga mendapatkan potongan harga 50 persen. Potongan ini menyasar setengah juta penumpang dengan anggaran Rp 210 miliar. “Ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut adalah Rp 940 miliar,” ungkap Menkeu.

Selain itu, tarif jalan tol akan diberikan diskon 20 persen selama periode yang sama untuk 110 juta pengguna. Diskon ini diimplementasikan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

"Untuk ini akan dilakukan melalui operasi non-APBN, karena dalam hal ini untuk Kementerian PU akan melakukan atau sudah memberikan surat edaran kepada BUJT mengenai kebijakan diskon tarif tol tersebut," ucap Sri Mulyani.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp 11,93 triliun untuk penebalan bantuan sosial. Tambahan dana sebesar Rp 200 ribu per bulan akan diberikan selama dua bulan kepada 18,3 juta penerima program Kartu Sembako. Selain itu, mereka juga akan menerima 10 kg beras gratis per bulan, total 20 kg selama dua bulan.

Paket stimulus berikutnya adalah bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 300 ribu per bulan selama dua bulan. BSU ini diberikan kepada 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota, serta untuk 565 ribu guru honorer dari Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama. Total anggaran BSU ini mencapai Rp 10,72 triliun.

Pemerintah juga memperpanjang diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi 2,7 juta pekerja di enam industri padat karya. 

"Ini tujuannya adalah kepada para pekerja di industri padat karya yang mendapatkan tekanan akibat berbagai situasi global dan persaingan ekspor bisa tetap mendapatkan jaminan kehilangan kerja dengan iuran yang hanya dibayarkan 50 persen saja," ujarnya

Secara keseluruhan, nilai paket stimulus mencapai Rp 24,44 triliun, terdiri dari Rp23,59 triliun yang bersumber dari APBN dan Rp0,85 triliun dari non-APBN. Stimulus ini juga dilengkapi dengan pencairan gaji ke-13 pada bulan Juni ini sebesar Rp49,3 triliun bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan.

Sri Mulyani berharap dengan stimulus ini bersama program pemerintah seperti makan bergizi gratis, perumahan, koperasi merah putih, sekolah rakyat, dan perbaikan sekolah sebesar Rp 16 triliun, bisa menjaga pertumbuhan ekonomi. 

“Kita harapkan pada kuartal kedua,  pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global," ujar Sri Mulyani.