MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini Koperasi Desa Merah Putih ke depan dapat mendulang keuntungan besar. Ini disebabkan adanya kebijakan terbaru dari rapat kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo telah memerintahkan agar jalur distribusi seluruh barang subsidi dari pemerintah dialihkan sepenuhnya satu pintu melalui jaringan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Langkah ini diambil dengan dalih menghentikan praktik mafia penyaluran dan penyelundupan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Kemarin kan sudah diputuskan di rapat kabinet, bahwa semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu,” ujar Purbaya di Yogyakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
Kebijakan itu, ujar Purbaya, akan menjadi mesin penggerak operasional koperasi desa karena akan menjadi satu-satunya jalur resmi penjualan barang-barang penunjang hidup masyarakat yang disubsidi pemerintah.
Koperasi desa, menurut dia, bakal mengantongi margin keuntungan yang sangat menjanjikan. Namun, ia memberikan catatan bahwa kinerja ini hanya dapat terwujud apabila seluruh anggaran besar serta barang yang dikelola oleh pengurus koperasi tidak diselewengkan. “Jadi harusnya dari situ saja, Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal tidak dikorupsi harusnya sih aman,” kata Purbaya.
Untuk menyokong jalannya proyek koperasi desa ini, Purbaya mengatakan pemerintah juga tidak main-main dalam memberikan dukungan anggaran. Purbaya menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ke depan akan disokong oleh pinjaman dana super besar yang menyentuh angka mencapai Rp 240 triliun.
Skema pendanaan tersebut akan bersumber dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, di mana cicilan pokok beserta bunganya akan ditanggung sepenuhnya dan dibayar secara berkala oleh Kementerian Keuangan, menggunakan anggaran negara selama 6 tahun ke depan dengan perkiraan alokasi sekitar Rp 40 triliun per tahun.
Purbaya pun menampik masih adanya pandangan skeptis yang meragukan kekuatan anggaran negara dalam membiayai program tersebut. Ia menegaskan kondisi fiskal negara saat ini berada dalam posisi yang sangat aman dan mencukupi untuk merealisasikan rencana besar ini secara berkelanjutan.
Purbaya memastikan bahwa dari sisi penyediaan modal dan anggaran sudah tidak ada kendala lagi yang perlu dikhawatirkan oleh publik. Ia menyebut bahwa fokus utama pemerintah saat ini bergeser pada pengawasan ketat di tingkat lapangan agar tata kelola pelaksanaan program dapat berjalan jauh lebih tertib, bersih, dan meminimalkan celah penyimpangan fiskal sekecil mungkin.
