Rekrutmen 30.000 Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka

4 hours ago 7

PEMERINTAH membuka rekrutmen tahap pertama untuk posisi 30 ribu manajer Koperasi Merah Putih. Pembukaan lowongan kerja melalui panitia seleksi nasional itu resmi diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Zulkifli Hasan dalam jumpa pers di Jakarta pada hari ini, Rabu, 15 April 2026.

Zulkifli menjelaskan seleksi terbuka ditujukan bagi lulusan D3, D4, dan S1 semua jurusan dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. Pendaftaran berlangsung hingga 24 April 2026 melalui kanal resmi https://phtc.panselnas.go.id.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Seleksi tersebut, kata Zulhas, dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel tanpa pungutan biaya. Nantinya, 30 ribu manajer Koperasi Merah Putih yang lolos akan bekerja di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Agrinas Pangan Nusantara, dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

“Setelah itu akan dimatangkan lagi, nanti dua tahun di BUMN. Setelah itu, kalau serah terimanya tepat dua tahun, maka dia akan ikut di Koperasi Desa Merah Putih,” kata Zulhas, seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan program tersebut akan berjalan bertahap sesuai dengan target pemerintah. Pemerintah sebelumnya menargetkan 30.000 unit Koperasi Desa Merah Putih selesai dibangun pada Juni–Juli 2026.

Lebih jauh, Menko Pangan ini juga menekankan pentingnya peran manajer koperasi sebagai penggerak ekonomi desa. “Negara memanggil putra-putri terbaik untuk hadir di desa, kelurahan, dan kampung nelayan. Mari kawal bersama agar yang terpilih benar-benar SDM terbaik demi Indonesia maju,” ucapnya.

Rekrutmen tersebut, kata Zulhas, dikoordinasikan oleh BP BUMN didukung lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan.

Read Entire Article
Parenting |