AMERIKA Serikat menyatakan siap membantu Uni Emirat Arab (UEA) apabila ekonomi negara Teluk itu terguncang akibat konflik dengan Iran. Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Kevin Hassett, mengatakan Washington kemungkinan akan memberikan dukungan finansial, termasuk pinjaman berbasis dolar, jika diperlukan.
Menurut laporan Middle East Monitor yang mengutip wawancara Hassett dengan CNBC, ia menegaskan hubungan erat kedua negara dalam konteks konflik tersebut. “UEA telah menjadi sekutu yang sangat berharga dalam upaya ini, dan saya yakin Menteri Keuangan akan melakukan segala upaya untuk membantu mereka, jika itu diperlukan,” kata Hassett. Ia juga menambahkan bahwa Presiden Donald Trump menyebut pembicaraan untuk mengakhiri perang dengan Iran berlangsung “sangat positif”.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Usulan Pertukaran Mata Uang
Pernyataan Hassett muncul setelah laporan dari The Wall Street Journal yang menyebut Gubernur Bank Sentral UEA Khaled Mohamed Balama, mengangkat gagasan kerja sama pertukaran mata uang (currency swap) dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent, serta pejabat Federal Reserve dalam pertemuan pekan lalu.
Menanggapi hal itu, Hassett mengatakan skema pertukaran mata uang kemungkinan besar tidak diperlukan, tetapi AS tetap bersedia memberikan bantuan jika kondisi memburuk. Adapun currency swap merupakan perjanjian antarbank sentral untuk saling menukar mata uang.
Skema ini umumnya digunakan agar bank sentral asing dapat memperoleh dolar AS dengan biaya lebih rendah saat terjadi tekanan finansial. Dolar AS sendiri merupakan mata uang cadangan dunia yang digunakan untuk membayar utang dan membeli impor. Sementara itu, dirham UEA dipatok pada dolar AS dalam nilai tukar tetap.
Kekhawatiran Pergeseran Mata Uang
Laporan yang sama juga menyebut permintaan UEA disertai sinyal bahwa negara tersebut dapat beralih menggunakan Yuan Cina atau mata uang lain untuk transaksi minyak dan perdagangan jika dukungan tidak tersedia. Selama ini, UEA seperti negara Teluk lain menjual minyak dalam dolar AS, menghasilkan apa yang dikenal sebagai “petrodolar”, yang kemudian diinvestasikan kembali ke obligasi pemerintah AS, saham, dan aset global lainnya.
Dilansir NDTV, skema penyangga keuangan (backstop) dari AS berpotensi menjadi isu politik sensitif. Sebelumnya, pada 30 Maret, pemerintah AS justru mempertimbangkan untuk meminta negara-negara Teluk membayar biaya perang. Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt, mengatakan Presiden Donald Trump sangat tertarik dengan rencana tersebut.
Preseden serupa pernah terjadi pada Perang Teluk 1991, ketika Arab Saudi dan Kuwait masing-masing menanggung biaya sebesar US$ 16,8 miliar dan US$ 16 miliar, sementara AS hanya menanggung sekitar 12 persen.
