MAHKAMAH Agung (MA) menanggapi banyaknya hakim yang terjerat kasus hukum. Kasus terbaru berkaitan dengan dugaan suap yang melibatkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok.
Juru Bicara MA Yanto mengatakan setiap institusi pasti memiliki oknum yang bermasalah. “Aparat KPK ada yang tertangkap, jaksa ada, polisi ada, hakim juga ada. Itu namanya oknum,” kata Yanto, Selasa, 21 April 2026.
Yanto menjelaskan MA telah berupaya meminimalkan praktik curang di lingkungan peradilan melalui pengawasan berlapis. “Pengawasan terhadap hakim sangat ketat,” ujarnya saat ditemui usai acara perayaan ulang tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
Ia menyebut MA menerapkan hingga lima lapis pengawasan terhadap hakim, baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan tersebut melibatkan Komisi Yudisial (KY), Badan Pengawas (Bawas) MA, Ketua Pengadilan Tinggi, hingga masyarakat.
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) itu membandingkan sistem pengawasan MA dengan institusi lain yang hanya memiliki dua atau tiga lembaga pengawas. “Kalau masih ada yang lolos, itu oknum,” ujar Yanto.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sejumlah hakim PN Depok dalam operasi tangkap tangan (OTT). Kasus ini bermula dari dugaan suap dalam penanganan perkara sengketa lahan Tapos di PN Depok.
KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, juru sita PN Depok Yohansyah Maruanaya, Direktur Utama PT Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman, serta Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya Berliana Tri Ikusuma.
Pilihan Editor: Perlukah Usia Pensiun Hakim Ditambah
