Berita Terpopuler Nasional: Bill Gates Tertarik Makan Bergizi Gratis hingga Peluang Disahkannya RUU Perampasan Aset

TEMPO.CO, Jakarta - Deretan peristiwa politik dan sosial mencuat di panggung nasional. Beberapa berita yang banyak dibaca meliputi berita mengenai alasan Bill Gates terkesan dengan program makan bergizi gratis atau MBG, Gubernur Jakarta Pramono Anung klaim tingkat kepatuhan ASN Jakarta naik kendaraan umum capai 96 persen, hingga peluang disahkannya Revisi Undang-Undang Perampasan Aset.

Berikut tiga pemberitaan terpopuler pada Kamis, 8 Mei 2025 di nasional yang dirangkum Tempo:

Alasan Bill Gates Terkesan dengan Program Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklaim pengusaha asal Amerika Serikat Bill Gates terkesan dengan program makan bergizi gratis. Adapun Presiden Prabowo Subianto mengajak Bill Gates untuk melihat pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Jati 03.

"Karena untuk melakukan ini kan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar. Namun, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan itu sudah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia," kata dia di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jati 03, Pulo Asem, Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025.

Dadan mengatakan, Bill Gates menekankan pentingnya program ini berjalan selama 1.000 hari pertama untuk ibu hamil dan anak.

Pramono Anung: 96 Persen ASN Jakarta Patuhi Kebijakan Wajib Naik Transportasi Umum

Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan tingkat kepatuhan aparatur sipil negara atau ASN Jakarta terhadap kewajiban naik transportasi umum setiap Rabu mencapai 96 persen. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada Rabu pekan lalu, 30 April 2025.

Pramono menilai tingkat kepatuhan 96 persen sudah cukup tinggi. Salah satu faktornya, kata dia, karena pemerintah tidak memperbolehkan ASN parkir di kantor. "Kenapa bisa tinggi? Karena memang pertama parkirnya kami tidak perbolehkan di sini," kata Pramono di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 7 Mei 2025.

Selain itu, Pramono menilai ada sejumlah faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat kepatuhan ASN. Salah satunya karena pemerintah provinsi juga tidak mengoperasikan fasilitas bus antar-jemput yang biasanya ada untuk mereka.

Kemudian, Pramono berujar kebijakan menggratiskan angkutan umum di Jakarta untuk pegawai negeri juga berpengaruh. "Sehingga dengan demikian itulah yang membuat kenapa tingkat kepatuhannya tinggi," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Baca selengkapnya di tautan ini.

Peluang Pembahasan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Pengesahan Rancangan Undang-undang atau RUU Perampasan Aset menjadi UU dinilai penting sebagai upaya memiskinkan pelaku tindak pidana, termasuk korupsi. Namun, pengesahan regulasi ini tak diprioritaskan oleh parlemen pada 2025, kendati sudah mengendap belasan tahun.

Presiden Prabowo Subianto pun menyatakan dukungannya ihwal perumusan RUU Perampasan Aset. Menurut dia, UU itu bisa menjadi upaya untuk menindak koruptor dan menyelamatkan kekayaan negara.
“Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah korupsi enggak mau kembalikan aset,” kata Prabowo dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional di lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025. 

Menanggapi dorongan Prabowo, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan parlemen tak akan tergesa-gesa. Saat ini DPR masih merampungkan revisi Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Revisi KUHAP masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. “Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025. 

Hendrik Yaputra, Sultan Abdurrahman, dan Ervana Trikanaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.