KEMENTERIAN Perindustrian akan menerbitkan aturan untuk membatasi jual beli alat dan bahan baku rokok untuk menekan peredaran rokok ilegal. Sebab, eksistensi rokok ilegal tidak hanya berasal dari impor, tetapi juga diproduksi dalam negeri.
“Untuk mesin-mesin pelinting itu nanti akan diatur, diperketat. Distribusi kertas juga akan kita coba,” Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Merrijantij Punguan Pintaria, di Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026.
Selain mesin pelinting dan kertas, Merrijantij menyatakan Kementerian Perindustrian mempertimbangkan membatasi peredaran filter rokok dalam aturan itu.
Ia menjelaskan, pembatasan tersebut akan termaktub dalam revisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72 Tahun 2008. Ia menyatakan, Kementerian Perindustrian juga melibatkan kalangan industri dan kementerian/lembaga dalam pembahasan revisi aturan. Ia menargetkan revisi aturan tersebut akan rampung pada tahun ini.
“Sekarang masih finalisasi karena teman-teman di internal kita, di biro hukum juga tidak mau ada dampak yang tidak kita inginkan,” kata Merrijantij.
Menurut dia, pangsa pasar rokok ilegal di Indonesia mencapai 13,9 persen yang terdiri dari sigaret kretek mesin. Ia memperkirakan, Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan cukai rokok setidaknya Rp 31 triliun akibat peredaran rokok ilegal. Nilai tersebut merupakan asumsi pengalian antara jumlah produksi rokok kretek mesin pada 2025 sebanyak 311 miliar batang dan nilai cukai rokok kretek mesin minimal Rp 746. “Sebetulnya ada tambahan anggaran yang bisa kita kelola sebesar Rp 31 triliun kalau rokok ilegal bisa kita tumpas,” tuturnya.
Merrijantij khawatir peredaran rokok ilegal semakin masif jika pemerintah menyeragamkan kemasannya. Menurutnya, standardisasi kemasan berupa warna bungkus yang kini diatur menjadi satu warna yakni Pantone 443 akan semakin memuluskan produksi rokok ilegal. “Karena selama ini mereka butuh investasi untuk nyaru (mirip) dengan rokok-rokok yang ada,” ujarnya.
