DIREKTUR Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Agus Rulsy, mengatakan dominasi sampah plastik di pantai dunia tidak semata-mata menunjukkan kampanye pengurangan plastik yang tidak efektif. Persoalan itu, menurut dia, dipicu oleh pola produksi dan konsumsi yang belum menerapkan prinsip bertanggung jawab serta berkelanjutan
"Kita masih pada posisi pola produksi sebanyak-banyaknya untuk dikonsumsi sebanyak-banyaknya, tanpa memperhatikan dampak dari sampah yang dihasilkan,” kata Agus kepada Tempo, Senin, 13 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Seperti pada tahun sebelumnya, kampanye Plastic Free July kembali mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Namun, di tengah gencarnya gerakan global tersebut, studi “Food and Beverage Plastics Dominate Global Shorelines: A Harmonized Rank-Based Assessment of Usage Types to Guide Interventions” mengungkapkan bahwa plastik sekali pakai, terutama untuk kemasan makanan dan minuman, masih mendominasi sampah di garis pantai dunia.
Mengutip laporan Tempo: Mengapa Sampah Plastik Sulit Dikurangi, penelitian yang terbit di jurnal One Earth pada 19 Juni 2026, menunjukkan masih ada 20 juta ton plastik yang memasuki lingkungan setiap tahunnya. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan masyarakat, tetapi juga menyangkut pola produksi, konsumsi, dan pengelolaan sampah yang masih belum mampu menahan laju kebocoran plastik ke lingkungan.
Penelitian tersebut juga menyoroti hasil penerapan larangan kantong plastik di berbagai negara. Sejak 2003, lebih dari 30 negara di Afrika telah menerapkan larangan kantong plastik. Bagi negara yang belum mengikuti aturan itu, seperti di Mesir, Aljazair, dan Nigeria, kantong plastik masih masuk dalam tiga jenis sampah terbanyak di pesisir.
Namun, hasil penerapan larangan tak seragam di sejumlah negara. Peneliti mencatat sampah kantong di Maroko, Tunisia, Senegal, dan Kamerun tetap dominan di bibir pantai, meski pemerintahnya sudah mengadopsi kebijakan anti-plastik.
Menurut Agus, hampir seluruh produk makanan dan minuman masih dikemas menggunakan plastik sekali pakai (single-use plastic) yang tidak dirancang agar mudah digunakan kembali maupun didaur ulang. Di sisi lain, pola konsumsi masyarakat yang mengutamakan kepraktisan dan kecepatan turut meningkatkan jumlah sampah kemasan plastik dalam kehidupan sehari-hari.
Karakteristik plastik yang ringan juga membuat material tersebut mudah terbawa aliran air menuju sungai, pesisir, hingga laut. "Peningkatan jumlah sampah kemasan plastik yang cepat dan beragam jenisnya tidak dapat diimbangi oleh kapasitas pengelolaan sampah di daerah,” ujar Agus.
Agus mengakui bahwa kebijakan pelarangan plastik sekali pakai tidak seketika menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Upaya tersebut perlu dibarengi dengan pembangunan budaya mencegah dan mengurangi sampah melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; penerapan pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab; peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di daerah; serta peralihan dari pendekatan ekonomi linier menuju ekonomi sirkular.
Dia juga menegaskan soal urgensi penguatan implementasi Extended Producer Responsibility (EPR). “Agar produsen ikut bertanggung jawab terhadap kemasan pascakonsumsi; serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan akibat pengelolaan sampah yang buruk,” tuturnya.
Berbeda pendapat, Juru Kampanye Urban dan Kebijakan Tata Ruang WALHI Nasional, Wahyu Eka Styawan, menilai kampanye kesadaran masyarakat bukan hanya kurang efektif, melainkan berpotensi dijadikan alat untuk mencuci tangan. Menurut dia, narasi "darurat sampah" selama ini sengaja digeser untuk menyudutkan konsumen sebagai penjahat lingkungan tunggal.
“Pendekatan moralistik ini gagal total karena menolak menyentuh akar masalah yang sebenarnya, yakni kegagalan struktural pada sistem produksi dan distribusi produk yang dipaksakan oleh industri kepada publik,” kata Wahyu kepada Tempo.
