MENTERI Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat angkat bicara terkait film Pesta Babi garapan Dandy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale. Menurutnya, tidak semua urusan bisnis dibatalkan oleh urusan lingkungan.
Hal tersebut diungkapkan Jumhur saat menghadiri peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional yang dipusatkan di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok, Jawa Barat, Jumat, 22 Mei 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Ya, saya rasa memang tidak semua urusan bisnis harus selalu otomatis dibatalkan oleh urusan lingkungan," kata Jumhur menjawab pertanyaan wartawan.
Menteri yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 27 April 2026 ini mengatakan ada trade-off antara memikirkan kedaulatan pangan dan sebagainya. "Tapi tentunya semua dalam pengawasan yang ketat lah, kira-kira begitu," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Jumhur juga menyinggung soal pengawasan yang berkurang selama 10 tahun saat masih bergabung dengan Kementerian Kehutanan. "Gini ya, 10 tahun kita kawin dengan (Kementerian) Kehutanan menyebabkan tekanan pada pengawasan berkurang sebagai Kementerian atau Divisi Lingkungan Hidup," terang Jumhur.
Menurut Jumhur, selama 10 tahun pengawasan berkurang karena ada akumulasi masalah di berbagai sektor. Namun, di era Presiden Prabowo memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan.
"Karena itu yang sebenarnya sejak ada Kementerian Lingkungan Hidup dia sendirian, karena dia mengevaluasi, mengawasi, memantau, ya, semua kegiatan yang dilakukan oleh kementerian atau stakeholder-stakeholder kementerian, bisnis dan sebagainya. Nah, setelah 10 tahun bersama kemudian kita berpisah, kita melihat ternyata ada banyak masalah," paparnya.
Jumhur menegaskan, rezim Kementerian Lingkungan Hidup saat ini adalah rezim sanksi, bahkan pihaknya sudah memberikan ratusan sanksi kepada banyak pihak.
"Karena memang 10 tahun mereka nikmat sekali tanpa ada pengawasan yang serius di dunia industri, pertambangan, extractive industry, pemerintah daerah, ada lebih dari 330 pemerintah daerah kita berikan sanksi karena mereka lalai, misalnya mengelola sampah. Nah, itu kemudian terjadi pada saat ini," katanya.
Kementerian Lingkungan Hidup sudah berjalan satu setengah tahun dan terus menjalankan sanksi hingga kini bertambah dengan rezim solusi. "Jadi kita semua kerja keras, para deputi, teman-teman, pengusaha, neighboring country, friendly countries, gitu ya, itu semua mendukung kita untuk kita mencarikan solusi," ujarnya.
"Teknologi apa, manajemennya seperti apa, semua bekerja untuk solusi. Jadi teguran, ini solusinya, ayo kerjakan sama-sama. Mudah-mudahan dalam waktu singkat keinginan kita semua, Indonesia lebih naik kelas dalam urusan lingkungan," harap Jumhur.
Diketahui Film "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" menyoroti perampasan ruang hidup dan tanah adat masyarakat di Papua Selatan akibat proyek agribisnis skala besar.
