Jusuf Kalla Mengaku Pernah Tegur Amran Sulaiman, tapi Bukan soal Mafia Pangan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12 Jusuf Kalla mengatakan pernah menegur Amran Sulaiman ketika menjabat sebagai Menteri Pertanian di masa kepemimpinan Presiden ke-7 Jokowi periode 2014-2019. Teguran itu karena Amran melaporkan produksi padi per tahun yang tidak sesuai dengan angka real. Teguran terhadap Amran, kata Jusuf Kalla, bukan soal mafia pangan.

"Karena itu saya tegur (Amran) dan dengan kerja sama BPS, angka produksi diralat dan diturunkan ke angka real. Jadi waktu itu, saya tidak pernah dilaporkan soal mafia pangan," kata Jusuf Kalla yang keterangannya disampaikan Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah kepada Tempo pada Senin, 21 April 2025.

Jusuf Kalla mengatakan teguran bermula ketika Amran melaporkan produksi padi sebesar 75 juta ton per tahun atau setara produksi beras 40 juta ton. Dari jumlah itu, Amran mengklaim ada surplus beras lebih dari 10 juta ton. "Artinya kita surplus lebih 10 juta ton beras, padahal kita masih impor," kata dia. 

Jusuf Kalla kemudian melakukan tes untuk menguji klaim laporan tersebut. Setelah tes itu, diambil kesimpulan konsumsi rata-rata beras adalah 100 kilogram beras per orang atau per tahun. Dengan angka itu, artinya maksimal produksi beras sebesar 28 juta ton.  "Setelah kita tes diambil kesimpulan bahwa konsumsi rata-rata beras adalah 100 kilogram beras per orang atau per tahun. Artinya maksimal produksi kita 28 juta beras dikurangi dengan jumlah impor beras," kata dia. 

Perbedaan itu yang membuat Jusuf Kalla menegur Amran. Dia pun meminta Amran untuk meralat dan menurunkan angka produksi padi ke jumlah real. 

Tempo sudah menghubungi Amran untuk mengklarifikasi soal ini. Namun, Amran belum membalas pesan Tempo.

Sebelumnya, Amran mengaku pernah ditegur wakil presiden karena menutup perusahaan milik mafia beras. Tapi dia tak menyebut nama wakil presiden tersebut dan kapan teguran diberikan. Sepupu pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam itu hanya mengatakan diberi teguran karena perusahaan mafia beras tersebut milik pemain-pemain besar.

"Saya juga, kami pernah ditegur wakil presiden. Gara-gara ada mafia beras kami tutup perusahaannya ternyata semuanya adalah pemimpin besar di dalamnya," kata Amran dipantau lewat Youtube Universitas Hasannudin pada Jumat, 18 April 2025.

Amran mengaku dimarahi karena menutup perusahaan tersebut. Namun, dia justru mengatakan terima kasih atas tegurannya. Lagi pula dia sudah berkomitmen menutup perusahaan tersebut karena melanggar regulasi. "Kami dimarahi. Kami berterima kasih. Kami katakan yang penting kami sudah tutup karena melanggar regulasi di republik ini," kata dia.

Belakangan, Andi Amran Sulaiman mengatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan sosok yang menegurnya ketika menutup perusahaan milik mafia beras. Dia menjelaskan, kejadian itu terjadi pada masa lalu, buka dalam konteks Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka. Namun, Amran tidak menjelaskan siapa sosok wapres tersebut. 

“Perlu saya klarifikasi, teguran itu terjadi dulu, bukan dari Wapres saat ini. Dan dulu juga saya anggap sebagai teguran yang sangat positif. Itu justru membuat saya makin hati-hati dan makin berani dalam memberantas mafia pangan,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Ahad, 20 April 2025.

Amran sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertanian di era Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 27 Oktober 2014-20 November 2019. Dia kembali menjadi Menteri Pertanian pada 25 Oktober 2023-20 Oktober 2024 di era Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. 

Amran mengatakan Gibran justru memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemberantasan mafia pangan dan korupsi. Menurut Amran, pernyataan di Universitas Hasannudin itu, dalam konteks akademik sebagai refleksi atas pengalaman masa lalu dalam memperjuangkan ketahanan pangan nasional. Dia ingin menunjukkan bahwa menghadapi mafia pangan harus berani. 

Juru bicara Wapres ke-13 Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi mengatakan, tidak ada menteri pertanian bernama Amran Sulaiman di masa Wapres Ma'ruf Amin.