KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berencana menutup berbagai program studi yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan industri pertumbuhan ekonomi di masa depan. Rencana ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis, 23 April 2026.
Badri mengatakan rencana ini akan dieksekusi dalam waktu dekat. Ia lantas meminta perguruan tinggi memiliki kerelaan hati untuk menyeleksi prodi apa saja yang perlu ditutup.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Badri Munir Sukoco, dipantau dari siaran ulang Youtube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Budi menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk menekan kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kemendikti mencatat setiap tahun kampus meluluskan hingga 1,9 juta sarjana. Namun, kata Budi, para lulusan itu kesulitan mencari pekerjaan lantaran kebutuhan di lapangan tidak cocok dengan latar belakang pendidikan mereka.
Karena itu, pemerintah berencana mengendalikan kesenjangan tersebut dengan menutup sejumlah prodi yang tidak relevan, serta fokus pada program studi yang masuk ke dunia industrialisasi. Beberapa di antaranya meliputi energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju. “Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kami coba susun nanti bersama,” kata Budi.
Menurut dia, tingginya kesenjangan antara lulusan dan kebutuhan industri dipicu oleh banyaknya kampus yang kerap membuka program studi berdasarkan keinginan pasar tanpa memikirkan kesesuaiannya dengan dunia kerja. Salah satunya, Badri menyebut program ilmu sosial dan kependidikan menjadi prodi yang mengalami oversupply atau kelebihan pasokan lulusan.
Jurusan keguruan atau kependidikan, misalnya, setiap tahun terdapat 490.000 lulusan keguruan, sementara kebutuhan calon guru hana 20.000 orang. Akhirnya, sisa dari lulusan yang tidak terserap menjadi pengangguran terdidik. “Akibatnya kelebihan suplai di situ, saya bisa mengecek juga misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi mal-distribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah,” kata Badri.
Budi menekankan bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia harus diiringi dengan relevansi pendidikan tinggi. Atas dasar itu, Budi mengajak perguruan tinggi, terutama anggota Konsorsium PTKP untuk turut membantu pemerintah menyeleksi program studi apa saja yang masih relevan.
“Program studinya yang disesuaikan, perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis, nah tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu, disesuaikan agar prodinya memang relevan,” ucapnya.
