Kementerian Pendidikan Tinggi: Program Kampus Merdeka Tak Relevan dan Berbiaya Mahal

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengatakan telah melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Berdasarkan kajian itu, Kemendiktisaintek menemukan banyak program yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan industri dan capaian pembelajaran, serta menghabiskan biaya tinggi tanpa hasil yang proporsional.

“Eksposur ke dunia industri memang sudah bagus, tetapi masih banyak yang kurang relevan. Juga ada isu pendanaan dan pengawasan,” kata Sekjen Kemendiktisaintek Togar Mangihut Simatupang kepada Tempo pada Ahad, 4 Mei 2025.

Evaluasi ini, menurut Togar, dilakukan melalui diskusi kelompok terpumpun (FGD) dan laporan dari pelaksanaan di berbagai kampus. Meski tidak berbentuk survei menyeluruh, kajian ini melibatkan pakar dan disandingkan dengan hasil serta dana yang telah dikeluarkan.

“(Kajian hasil evaluasi) hanya untuk kalangan internal saja, karena sifatnya penyampelan dan pendapat para pakar, bukan survei yang menyeluruh. Tetapi dengan periksa silang dari luaran, hasil, dan dana yang dikeluarkan, tampak bahwa ada program seperti magang di kampus luar negeri berbiaya mahal dan kurang representatif, sudah kelihatan,” ujar Togar.

Ia mencontohkan program magang internasional yang menyedot anggaran besar namun tidak secara signifikan memberikan dampak pada kompetensi mahasiswa atau keterkaitannya dengan kebutuhan nasional. Karena itu, Kemendiktisaintek kini mendorong arah baru pengembangan pendidikan tinggi melalui konsep Kampus Berdampak.

Konsep ini, menurut Togar, menekankan kontribusi langsung perguruan tinggi terhadap pemecahan masalah di masyarakat dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kampus diharapkan menjadi agen perubahan sosial melalui riset, pengabdian, dan kolaborasi lintas sektor, bukan sekadar pelaksana kurikulum fleksibel seperti dalam MBKM.

“Perbedaan yang nyata dari tujuannya adalah Kampus Berdampak mendorong perguruan tinggi menjadi aktor pemecahan masalah nyata di masyarakat. Sedangkan Kampus Merdeka lebih menekankan kebebasan dalam proses pembelajaran,” katanya.

Dengan arah baru ini, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pendidikan tinggi benar-benar berdampak—baik pada mahasiswa, masyarakat, maupun masa depan bangsa.