Kepala BNN di Rapat DPR Laporkan Telah Menyita 1,2 Ton Narkotika dalam Tiga Pekan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom melaporkan capaian pengungkapan 14 kasus narkotika selama tiga minggu di Februari 2025 dalam rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 5 Mei 2025. Dari operasi itu, BNN menyita 1,2 ton narkotika dan menangkap 37 tersangka lintas jaringan.

“Penyitaan ini menghentikan peredaran uang untuk belanja narkotika sekitar Rp 1 triliun dan mencegah 1,4 juta orang menyalahgunakan narkoba,” ujar Marthinus Hukom di hadapan anggota Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat ini membahas peta jaringan dan jalur peredaran narkoba, evaluasi pemberantasan, pola koordinasi antar-lembaga, serta kendala pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN. Dalam paparannya, Marthinus menjelaskan sebagian besar barang bukti yang disita masuk melalui 10 wilayah rawan yang telah dipetakan BNN, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, dan pesisir barat Sulawesi.

BNN, kata Marthinus, terus memperkuat pendekatan intelijen melalui penempatan agen di wilayah pesisir dan pemanfaatan big data untuk menganalisis pergerakan jaringan narkoba. “Pemetaan orang-orang yang berpotensi direkrut sindikat juga menjadi prioritas,” ujar dia.

Dalam rapat bersama Komisi Hukum DPR, BNN juga menyampaikan hambatan struktural yang masih dihadapi dalam pemberantasan, seperti keterbatasan dukungan anggaran, tumpang-tindih kewenangan antarinstansi, serta keterlibatan oknum aparat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

BNN meminta dukungan politik dari DPR agar penindakan dapat berjalan maksimal. “Kami mohon dukungan politik dan hukum dari Bapak-Ibu sekalian,” kata mantan Kepala Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri itu.

Anggota Komisi III merespons dengan mendorong penguatan anggaran BNN serta pembentukan regulasi terpadu yang memperjelas koordinasi antar lembaga penegak hukum. Ketua rapat dari Komisi III juga menegaskan pentingnya reformasi struktural di lembaga penegak hukum untuk memutus keterlibatan aparat dalam jaringan narkotika.