KEPALA Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman mengkonfirmasi kantornya telah menerima surat permintaan dialog dari perkumpulan gereja untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan di Papua. Dudung mengatakan akan mempelajari surat tersebut sebelum disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Kemarin betul ada surat dari Papua untuk melakukan dialog. Nanti akan melalui saya dulu, setelah itu baru akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden secara konkret," kata dia dia usai menghadiri kegiatan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini menyebut Presiden merupakan sosok yang terbuka untuk berdialog dengan berbagai pihak. "Tetapi Bapak Presiden itu sangat welcome. Siapa pun untuk berdialog, pasti akan disediakan waktu," tutur dia.
Sebelumnya, para pemimpin gereja yang tergabung dalam Forum Umat Kristiani Indonesia (Fukri) mendesak pemerintah membuka ruang dialog untuk mengakhiri konflik di Papua. Ketua Umum PGI Jacklevyn Frits Manuputty mengatakan sinode-sinode gereja di Papua telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta kesempatan bertemu guna membahas penyelesaian konflik Papua.
“Namun sampai saat ini belum mendapat akses,” kata dia dalam pertemuan di Aula Grha Oikoumene Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGGI), Jakarta Pusat, Kamis, 17 Juli 2026,
Seruan itu muncul di tengah memburuknya situasi keamanan di Papua dalam beberapa bulan terakhir. Pada 2 Juli 2026, seorang ibu hamil tewas tertembak ketika terjadi kontak senjata yang diduga melibatkan aparat TNI di sekitar markas setempat. Pada hari yang sama, pilot PT Associated Mission Aviation (AMA), Captain Nicholas F. Goselin, meninggal setelah pesawat yang diterbangkannya dibakar dan diserang pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di Balinggama.
Menurut Fukri, rentetan kekerasan tersebut menunjukkan pendekatan keamanan belum mampu mengakhiri konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Forum gereja menilai dialog tetap menjadi jalan paling realistis dan bermartabat untuk membangun penyelesaian yang adil serta berkelanjutan.
