TEMPO.CO, Jakarta - MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bidang perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) bisa menjadi solusi pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Cara ini dianggap ampuh untuk menghilangkan rentenir yang mengisi celah dari kesulitan akses pembiayaan resmi.
“Harusnya tidak ada lagi kesempatan rentenir hidup di Indonesia,” katanya dalam acara peluncuran Optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, pada Senin, 6 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Maruarar mencontohkan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa memperoleh kredit perumahan hingga Rp 100 juta dengan bunga 0,5 persen tanpa jaminan. Akses pembiayaan ini untuk mengatasi ketergantungan UMKM terhadap rentenir yang memungut bunga tinggi.
“Malu kita, bangsa sebesar ini dengan begitu banyak orang-orang pintar, dengan begitu banyak kewenangan yang diberikan, berpuluh-puluh tahun tidak bisa mengalahkan rentenir,” ujarnya.
Maruarar berharap OJK memberikan solusi akses pembiayaan yang mudah dijangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah. "Produk-produk perbankan dan non perbankan resmi bisa memberi kemudahan, kecepatan, dan keamanan bagi calon debitur."
Sementara itu, OJK baru saja menetapkan ambang batas pencatatan kredit di SLIK dengan nilai mulai dari Rp 1 juta. Selain itu, laporan kredit lunas juga dipercepat dari 1-1,5 bulan menjadi maksimal 3 hari.
“Inilah bukti nyata dari keberpihakan OJK kepada rakyat, kepada program 3 juta rumah yang sangat bisa kita rasakan,” ucap Maruarar.
Proyek 3 juta rumah termasuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto, melalui penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sepanjang tahun ini hingga 23 Juni 2026, Kementerian Perumahan mencatat realisasi pembangunan rumah mencapai 81.286 unit, plus 21.735 unit rumah telah memasuki tahap akad kredit.
