MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta Panglima TNI untuk mengendalikan dan memastikan prajurit yang ditugaskan ke Papua bertindak profesional dan selalu mengedepankan perlindungan terhadap warga sipil.
Permintaan ini disampaikan Pigai setelah mengaku memperoleh informasi dari Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, terkait dengan penemuan jenazah warga sipil yang diduga merupakan korban tembakan prajurit pada Rabu, 1 Juli kemarin.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Tidak boleh lagi ada warga sipil dan pendeta di Papua, khususnya di Intan Jaya yang ditembak. Kami meminta Panglima TNI maupun Kapolri untuk mengendalikan anggota yang bertugas di Papua," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 Juli 2026.
Dia mengaku prihatin dengan masih adanya warga sipil yang menjadi korban dalam konflik bersenjata di Papua. Pigai menekankan kepada seluruh aparat yang bertugas di bumi cendrawasih untuk lebih mengedepankan penghormatan terhadap HAM dalam bertugas.
Pigai juga mengingatkan agar aparat keamanan terus mempererat sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat guna mewujudkan situasi yang aman dan tentram di Papua. "Kementerian HAM terus memantau perkembangan situasi di Papua dan berkoordinasi guna memastikan setiap dugaan pelanggaran HAM mendapat perhatian dan penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum," ujar Pigai.
Staf Dewan Gereja Papua Eneko Bahabol mengatakan, korban warga sipil atas nama Oto Sani Tigau ditengarai tewas tertembak oleh prajurit TNI saat terjadi kontak senjata antara TNI dengan milisi TPNPB-OPM pada Rabu, kemarin. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di hamparan rumput area perbukitan dekat Kampung Mamba, Kabupaten Intan Jaya. Bupati Intan Jaya Aner Maisini sempat melihat langsung kondisi korban. "Bupati sampai menangis melihat warganya menjadi korban," kata Eneko.
Sebelumnya, Juru bicara markas pusat TPNPB Sebby Sambom membenarkan adanya kontak senjata yang terjadi antara milisi TPNPB dengan TNI di wilayah Intan Jaya. Dia mengatakan, klaim TNI yang menyebut satu milisi TPNPB tewas adalah keliru. Sebab, korban tewas justru berasal dari warga sipil.
"Mereka mencoba menutupi pelanggaran hukum humaniter," kata Sebby dalam keterangan tertulis.
Tempo telah menghubungi Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayor Jenderal Muhammad Nas mengenai adanya warga sipil yang menjadi korban dalam kontak senjata yang terjadi di Intan Jaya, kemarin.Namun, hingga laporan ini dipublikasikan belum ada respons.
