INFO TEMPO – Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pemerintah berupaya mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi di Papua dengan mengoptimalkan potensi lokal dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penempatan 1.200 peserta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua.
Para peserta TEP terdiri atas akademikus, peneliti, dan tenaga ahli dari berbagai perguruan tinggi. Mereka tidak hanya ditugasi melakukan riset dan pemetaan, tapi juga membantu masyarakat meningkatkan produktivitas dan pendapatan, mengembangkan usaha lokal, membuka akses pasar dan investasi, serta menciptakan lapangan kerja.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Yang paling penting adalah seberapa besar dampak yang dihasilkan. Ukurannya bukan berapa banyak peserta yang kami kirim, melainkan perubahan nyata yang kami tinggalkan bagi masyarakat,” ujar Iftitah dalam konferensi pers pemerintah di Auditorium Bakom RI, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.
Dari total 1.476 peserta TEP 2026, sekitar 1.200 orang yang tergabung dalam lebih-kurang 200 tim ditempatkan di Papua. Menurut Iftitah, penempatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan Indonesia timur.
Iftitah mengatakan keberadaan para Patriot harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari kegiatan riset, tetapi juga dari persoalan yang bisa diselesaikan, teknologi yang dapat diterapkan, peningkatan produktivitas dan pendapatan, serta tumbuhnya usaha dan lapangan kerja.
“Keberhasilan diukur dari masalah yang diselesaikan, teknologi yang digunakan masyarakat, produktivitas dan pendapatan yang meningkat, UMKM dan usaha lokal yang naik kelas, produk yang memiliki nilai tambah, pasar dan offtaker yang terbuka, serta investasi dan lapangan kerja yang tercipta,” katanya.
Menurut Iftitah, pembangunan di Papua harus disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah. Kondisi lahan, cuaca, medan, komoditas unggulan, serta karakter sosial dan budaya masyarakat menjadi pertimbangan dalam menentukan program yang akan dijalankan. “Tidak ada pembangunan di tanah air ini yang one size fits all. Sistemnya harus tailor-made. Setiap wilayah memiliki potensi dan persoalan yang berbeda. Karena itu, pendekatannya tidak boleh dipukul rata,” ujarnya.
Pendekatan tersebut, kata Iftitah, diharapkan membuat pembangunan lebih tepat sasaran. Di wilayah dengan potensi pertanian, misalnya, para Patriot dapat membantu meningkatkan produksi, pengolahan pascapanen, hingga membuka akses pemasaran. Sementara itu, di kawasan dengan produk unggulan lokal, pendampingan diarahkan pada peningkatan kualitas, kemasan, kapasitas produksi, dan nilai jual.
Para Patriot ditempatkan di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua, antara lain Lereh di Jayapura, Senggi di Keerom, Salor dan Muting di Merauke, Prafi di Manokwari, Momiwaren di Manokwari Selatan, Werianggi-Werabur di Teluk Wondama, Bomberay-Tomage dan Weri-Saharey di Fakfak, serta Klamono-Segun di Sorong.
Penugasan tersebut melibatkan 10 perguruan tinggi mitra, yakni Institut Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, IPB University, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Brawijaya.
Iftitah mengatakan keterlibatan perguruan tinggi diharapkan dapat membawa ilmu pengetahuan dan teknologi lebih dekat dengan masyarakat. Menurut dia, pengetahuan yang dihasilkan perguruan tinggi tidak seharusnya berhenti di ruang kuliah, jurnal, atau laboratorium, tapi juga dapat digunakan untuk menjawab persoalan pembangunan di daerah. “Kita ingin menghadirkan banjir ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan transmigrasi. Ilmu harus sampai kepada masyarakat dan menjadi alat untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan mereka,” katanya.
TEP 2026 merupakan kelanjutan program yang dijalankan pada 2025. Saat itu, sebanyak 2.000 peneliti diterjunkan ke 154 kawasan transmigrasi untuk memetakan potensi dan persoalan di setiap wilayah. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan intervensi yang lebih konkret pada tahun ini.
Sementara program pada 2025 berfokus pada identifikasi potensi dan persoalan, TEP 2026 diarahkan pada penerapan solusi dan penciptaan dampak ekonomi. Pemerintah juga mengurangi cakupan kawasan binaan dari 154 menjadi 53 kawasan prioritas agar sumber daya dan program dapat lebih terkonsentrasi. “Fokus kami bukan lagi sekadar memperluas jangkauan, melainkan memperbesar manfaat. Terutama di Indonesia timur, pembangunan harus benar-benar menghadirkan kehidupan yang lebih produktif, sejahtera, dan bermartabat bagi masyarakat,” ujar Iftitah.(*)
