SEKRETARIS Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mengkhawatirkan menguatnya militerisme disertai pembungkaman kebebasan berpendapat.
Dalam sambutannya di acara peringatan Hari Lahir Pancasila, Hasto mengatakan kemanusiaan seharusnya menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari yang berwujud kemerdekaan dari rasa takut, kemerdekaan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Ia mengatakan kemanusiaan ini menentang berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan aparatur negara yang seharusnya melindungi rakyatnya.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis sebagaimana sering disuarakan oleh masyarakat sipil akhir-akhir ini," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, 1 Juni 2026.
Menurut Hasto, sikap kritis adalah tanggung jawab politik setiap warga negara Indonesia karena rasa cinta kepada tanah air. Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi.
"Jadi, PDI Perjuangan namanya adalah Partai Demokrasi Indonesia. Kita tidak boleh, karena dari pengalaman ketika berada dalam kekuasaan pemerintahan, bahwa kritik itu penting di dalam demokrasi," katanya.
Hasto juga menyinggung mantan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya. Ia menyesalkan demokrasi politik dan ekonomi Indonesia kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik.
"Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis," kata Hasto.
Selama pemerintahan akhir Jokowi, kata Hasto, sistem hukum menjadi tunduk pada kekuasaan. Bahkan aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan.
"Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu, maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan," ujar Hasto.
