PEMERINTAH menggelontorkan anggaran senilai Rp 100,16 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemulihan permanen tiga provinsi Sumatera yang terdampak yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh ditargetkan rampung dalam tiga tahun ke depan.
Tito, yang merupakan Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, mengatakan besaran anggaran tersebut telah disepakati di tingkat pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Total anggaran yang sudah kami usulkan, dan Alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad. Alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak Rp100,166 triliun selama tiga tahun," kata Tito sesuai rapat koordinasi di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, pada Senin, 25 Mei 2026.
Mantan Kepala Kepolisian RI ini memerincikan, anggaran itu terbagi per tahun hingga 2028. Anggaran yang dialokasikan pada 2026 sebesar Rp 38,9 triliun, pada 2027 senilai Rp 32,9 triliun, dan pada 2028 sebesar Rp 28,2 triliun. “Totalnya lebih kurang Rp 100,1 triliun. Nah, inilah kira-kira anggarannya, dan itu sudah dibagi-bagi kementerian/lembaga,” tutur Tito.
Menurut Tito, anggaran terbesar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). "Itu lebih kurang totalnya Rp 69 triliun selama tiga tahun. Pada tahun ini Rp 22 triliun,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan dana pembangunan hunian tetap (huntap) melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp 7,4 triliun selama dua tahun. “Kalau huntap kami targetkan paling lambat 2027,” kata Tito.
Tito menambahkan, Kementerian Keuangan telah menyampaikan kesiapan anggaran 2026 senilai Rp 38 triliun. Selanjutnya, setiap kementerian dan lembaga terkait diminta mengajukan dokumen pendukung.
Tito menegaskan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat koordinasi sudah menekankan agar tiap-tiap kementerian/lembaga membuat linimasa atau timeline untuk kemudian disampaikan kepada Satgas pada awal Juni. “Setelah itu nanti kami akan melakukan evaluasi per 2 minggu,” ujar Tito. Progres pelaksanaan upaya pemulihan, kata Tito, akan dilaporkan secara berkala kepada DPR.
