MENTERI Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memiliki rencana memiliki saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pernyataan tersebut menanggapi aturan yang mengizinkan Kemenkeu menjadi pemegang saham PT BEI dalam revisi terbaru Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Kemenkeu belum memikirkan rencana memiliki saham di bursa efek meski Undang-undang yang baru disahkan pada 4 Juni 2026 itu telah membolehkan. “Sampai sekarang sih belum.” ucap Purbaya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 23 Juni 2026.
Dalam UU Nomor 4 tahun 2026 tentang revisi P2SK terselip pasal baru soal demutualisasi bursa. BEI berubah status dari organisasi berbasis keanggotaan atau nirlaba (Self-Regulatory Organization) menjadi perseroan terbatas (PT).
Pasal 8 ayat 1 omnibus law sektor keuangan itu menegaskan perubahannya. "Bursa Efek merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh sejumlah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang satu dengan lainnya tidak terafiliasi."
Dengan perubahan tersebut, terselip pula pasal yang memungkinkan Kemenkeu menjadi pemegang saham PT BEI. “Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek,” demikian bunyi pasal 8B ayat 1 UU nomor 4 tahun 2026.
Kebijakan baru juga mengatur bahwa pemegang saham Bursa Efek terdiri atas orang perseorangan atau badan hukum Indonesia, baik Anggota Bursa Efek maupun bukan Anggota Bursa Efek. Pasal lain juga menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh Kemenkeu, BI, dan Danantara diberikan dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek.
Revisi UU P2SK mengubah struktur kepemilikan BEI yang sebelumnya berbasis keanggotaan menjadi lebih terbuka sekaligus memberikan izin bagi lembaga pemerintah menjadi pemegang saham. UU baru ini disahkan secara resmi oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada rapat paripurna, Kamis, 4 Juni 2026 lalu.
