Sejarah May Day dan Tuntutan Buruh di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Para pekerja dari seluruh dunia rutin merayakan Hari Buruh atau May Day setiap 1 Mei. Momentum ini menjadi hari peringatan internasional untuk menghormati perjuangan para buruh dalam mencapai hak dan kesejahteraan mereka dalam bekerja.

Mengutip laman resmi Perpustakaan Universitas Brawijaya, sejarah May Day bermula ketika sekelompok pekerja di Amerika Serikat menggelar aksi untuk mendapatkan waktu kerja yang lebih pendek, gaji lebih baik, dan kondisi tempat kerja yang aman. Aksi tersebut berlangsung pada 1 Mei 1886 di Chicago, Amerika Serikat.

Namun, aksi tersebut berakhir dengan kekerasan dan kematian beberapa orang, sehingga empat orang aktivis buruh dipenjara dan dihukum mati atas tuduhan melakukan tindakan terorisme. Peristiwa ini kemudian menjadi pemicu bagi gerakan buruh internasional untuk memperingati perjuangan para pekerja dan memperjuangkan hak-hak mereka di tempat kerja. 

Pada tahun 1889, Kongres Buruh Internasional yang diselenggarakan di Paris, Prancis, memutuskan untuk menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day. Sejak saat itu, peringatan May Day menjadi momen penting bagi para pekerja di seluruh dunia untuk menyuarakan hak-hak mereka, termasuk di Indonesia. 

Bagaimana Peringatan May Day di Indonesia?

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan akan ada enam isu penting yang diusung dan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. Aksi tersebut bakal berlangsung di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Kamis, 1 Mei 2025.

“Isu yang dibawa dalam perayaan May Day adalah menghapus outsourcing (tenaga alih daya), pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (satgas PHK), upah yang layak, dan perlindungan buruh dengan mengesahkan RUU (Rancangan Undang-Undang) Ketenagakerjaan yang baru,” kata Said dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Kamis, 24 April 2025.

Selain itu, Said mengatakan bahwa tuntutan juga mencakup perlindungan hak pekerja rumah tangga melalui pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Berikutnya, pemberantasan korupsi melalui RUU Perampasan Aset. 

Menurut Said, kemungkinan terdapat sebanyak 200 ribu buruh dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Purwakarta, Karawang, Serang, hingga Cilegon yang bakal hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas. 

Kemudian, para buruh di 30 provinsi juga bakal menggelar aksi yang sama di masing-masing daerah. Peringatan tersebut, lanjut dia, diisi dengan panggung orasi hingga kegiatan terkait perjuangan isu-isu buruh. “Jumlah buruh yang terlibat di seluruh Indonesia adalah melebihi 1,2 juta orang, berdasarkan laporan dari daerah-daerah,” ucap Said.

Isu Gen Z Turut Disinggung

Tuntutan buruh yang lain turut menyoal terkait Generasi Z yang kerap dimanfaatkan oleh perusahaan. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirah, mendesak perusahaan menghentikan praktik magang yang tidak adil dan merugikan Gen Z tersebut. 

Mirah menyoroti maraknya budaya magang yang mengeksploitasi Gen Z dengan dalih mencari ilmu dan pengalaman, namun dengan beban kerja dan gaji tidak sebanding. “Stop eksploitasi Gen Z dan hentikan praktik yang memanfaatkan mereka, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya,” tegas Mirah dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 29 April 2025.

Mirah menekankan pentingnya menyuarakan aspirasi ini, terutama dalam momentum peringatan hari buruh atau May Day 2025 yang pada 1 Mei mendatang. Menurutnya, menghentikan eksploitasi pekerja magang adalah bagian dari upaya menjaga kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Selain itu, Mirah mengungkapkan kekhawatirannya atas praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih tinggi, dengan puluhan ribu pekerja terdampak sejak 2020 hingga awal 2025. “Misalnya PHK di Sritex, Sanken, Yamaha Music,” kata dia.