Alasan Gubernur Jawa Tengah Tak Setuju Penanganan Anak Bermasalah Ala Dedi Mulyadi

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan tak setuju dengan cara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam menangani anak bermasalah. Dedi Mulyadi sempat menyampaikan bakal mengirim anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak TNI untuk dilakukan pembinaan.

Menurut Lutfi, cara itu tak sesuai dengan aturan yang sudah ada. “Sudah ada aturannya. Kenapa harus ngarang-ngarang?” kata kata Lutfi saat ditemui usai rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan gubernur seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 30 April 2025.

Lutfi menilai anak di bawah umur yang bermasalah bisa langsung dikembalikan ke orang tuanya. Sementara untuk anak yang sudah di atas umur dan melakukan tindak pidana, kata Lutfi, bisa diselesaikan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

“Kalau di bawah umur masih ada kewenangan. Kalau di sekolah masih ada namanya guru, kembalikan ke orang tuanya. Kalau sudah cukup umur antara 12-18 tahun, di atas itu, ya kita lakukan pidana biar efek jera,” ujarnya.

Dia mengklaim tak perlu dengan membina anak ke barak militer untuk mengatasi persoalan anak yang bermasalah. “Di Jawa Tengah mampu mengatasi itu semua,” kata Lutfi.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menyerahkan anak-anak yang dianggapnya nakal ke institusi TNI dan Polri untuk dididik ala militer. Dedi menyampaikan hal ini saat menghadiri acara HUT ke-26 Kota Depok di Jalan Margonda Raya pada Jumat, 25 April 2025.

Kebijakan itu, kata dia, akan diterapkan mulai Mei 2025. Dedi menilai anak-anak yang dianggap bermasalah itu meliputi anak-anak yang tak mau sekolah, yang terlibat balapan motor, hingga tawuran.

Dedi menyebut akan menyiapkan anggaran selama enam bulan atau bahkan hingga satu tahun agar anak-anak yang dinilai berperilaku nakal dibina TNI dan Polri. Menurut Dedi, ketika anak-anak itu sudah berperilaku “baik”, mereka akan dikembalikan kepada orang tuanya.