Anggota DPR Pertanyakan Keberadaan Warga Sipil di Area Pemusnahan Amunisi TNI

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi bidang Pertahanan DPR Oleh Soleh mempertanyakan keberadaan warga sipil di area pemusnahan amunisi kedaluwarsa TNI di Garut, Jawa Barat, Senin, 12 Mei 2025.

Menurut dia, keberadaan warga sipil pada peristiwa tersebut adalah anomali. Sebab, area pemusnahan sudah seharusnya steril, mengingat besarnya dampak ledakan yang dihasilkan.

"Nah, kami juga tidak bisa menduga-duga kenapa ada warga di sana. Makanya, harus dilakukan investigasi untuk mengetahui ini lebih jelas," kata Oleh di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Mei 2025.

Dia melanjutkan, mekanisme pemusnahan amunisi yang dilakukan TNI juga mesti diinvestigasi untuk mengetahui jelas, apakah kegiatan yang dilakukan telah berjalan sebagaimana prosedur atau tidak.

Sebab, kata Oleh, jumlah korban tewas dalam peristiwa ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia mendorong agar TNI segera melakukan investigasi dan menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

"Jangan anggap nyawa murah dan enteng. Makanya harus segera dilakukan investigasi soal ini," ujar Politikus Partai Keadilan Bangsa itu.

Kemarin, 13 orang dinyatakan tewas pada peristiwa ledakan pemusnahan amunisi kedaluwarsa TNI yang dilakukan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi mengatakan instansinya belum dapat menyimpulkan lebih jauh ihwal penyebab keberadaan warga sipil di area pemusnahan.

Menurut Kristomei, warga sipil biasanya mendatangi area setelah dilakukan pemusnahan. Tujuannya, untuk mengambil sisa-sisa amunisi yang diangap memiliki nilai ekonomis.

"Biasanya mereka datang setelah pemusnahan dilakukan. Tetapi, kami akan mendalami lagi kenapa bisa ada warga saat kegiatan berlangsung," ujar Kristomei.

Ia memastikan, TNI akan melakukan investigasi menyeluruh untuk membuat terang peristiwa ini. Pun, kata Kristomei, TNI akan bertanggung jawab terhadap para korban.