MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, memastikan eksistensi Koperasi Desa Merah Putih tidak akan menjatuhkan badan usaha milik desa (BUMDes). Bahkan, kata dia, Koperasi Desa Merah Putih akan didorong untuk berkolaborasi dengan BUMDes.
Badan usaha milik desa memiliki unit usaha yang khas, misalnya, mengelola desa wisata dan desa ekspor. Sementara Koperasi Desa Merah Putih akan berfokus pada penyaluran produk bersubsidi.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Untuk bentuk kerja sama, Yandri mencontohkan Koperasi Merah Putih bisa berkolaborasi dengan desa wisata yang dikelola BUMDes untuk menyiapkan kebutuhan mereka. “Tidak beririsan dengan Koperasi Desa Merah Putih, kerja sama saja,” tuturnya di Graha Mandiri, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Ia juga memastikan Koperasi Merah Putih tidak akan mengeliminasi warung kelontong di sekitarnya. “Nanti akan diatur sedemikian rupa, sehingga semuanya tetap hidup dan tetap kuat,” kata Yandri,
Yandri mengatakan kementeriannya akan menyusun aturan tentang operasional koperasi desa yang ditargetkan rampung pada Agustus. Ia mengatakan peraturan itu akan berkaitan dengan penentuan harga jual produk di koperasi.
Senada dengan Yandri, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyatakan fungsi utama Koperasi Desa Merah Putih adalah sebagai penyalur barang bersubsidi atau produksi petani.
Zulhas–begitu ia disapa-mengatakan koperasi desa merupakan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan pemerintah hingga produk bersubsidi. Dengan karakteristik tersebut, Zulhas mengatakan koperasi desa secara bertahap akan berperan sebagai offtaker produk pertanian. Misalnya, membeli gabah petani senilai Rp 6.500 per kilogram.
Politikus PAN itu mengatakan pemerintah masih merampungkan aturan berupa peraturan presiden terkait dengan operasionalisasi Koperasi Merah Putih. Aturan itu, kata Zulhas, akan menjadi pijakan operasionalisasi koperasi termasuk dalam menyalurkan bantuan pemerintah, produk subsidi, dan melaksanakan operasi pasar. “Ini bertahap karena enggak bisa sekaligus,” ujarnya.
Zulhas mengatakan, pemerintah menargetkan pembangunan 35.872 gerai koperasi desa bisa rampung pada Agustus tahun ini. Sementara itu, pemerintah akan melanjutkan pembangunan pada tahun depan.
Berdasarkan situs Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa yang dikelola Kementerian Koperasi, terdapat sebanyak 16.944 pembangunan gerai koperasi yang telah rampung hingga Selasa, 20 Juli 2026.
Sementara itu, terdapat sebanyak 38.053 lahan yang diajukan sebagai lokasi untuk dibangun koperasi. Dari total tersebut, sebanyak 2.190 lahan belum diverifikasi, sedangkan 35.863 lokasi lainnya telah terverifikasi.
Dari total lahan yang telah terverifikasi tersebut, hingga Selasa, 20 Juli 2026 tercatat sebanyak 18.447 lokasi sedang dalam tahap pembangunan, sedangkan 472 titik belum masuk tahap pembangunan.
