Berbeda dengan KEK, Iftitah Sulaiman Klaim Pengembangan Kawasan Transmigrasi Berorientasi pada Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan program transmigrasi ke depan bukan sekadar memindahkan penduduk. Ia berujar, transmigrasi era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bertransformasi dan mengarah pada pembangunan kawasan. Karena itu, Kementerian Transmigrasi akan menurunkan tim ekpedisi untuk mengeksplor suatu wilayah dan melihatnya dari berbagai macam dimensi.

Akan tetapi, menurut Iftitah Sulaiman, pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi yang dikerjakan Kementerian Transmigrasi akan berbeda dengan program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di bawah Kemenko Perekonomian. Ia berujar, KEK berorientasi pada investasi. “Kalau kami, orientasi kepada rakyat,” kata Iftitah Sulaiman di Kantor Tempo, Kamis, 8 Mei 2025.

Dalam konsep kawasan transmigrasi, Iftitah Sulaiman mengatakan rakyat harus merasakan manfaat ekonomi. Kepemilikan tanah pun ada di tangan rakyat karena tidak dibeli investor. Selanjutnya, peningkatan ekonomi juga dilakukan melalui pembentukan korporasi berbasis masyarakat. “Investor bisa join, meski enggak menyewa tanah,” ujar Politikus Partai Demokrat itu.

Salah satu yang ditargetkan Kementerian Transmigrasi menjadi pilot project pengembangan kawasan transmigrasi adalah Pulau Rempang. Namun, Iftitah Sulaiman belum menetapkan Kawasan Transmigrasi Rempang karena masih ada persoalan lahan yang belum clean and clear. Belakangan, ia telah mendorong Pemkot Batam untuk melegalisasi kampung-kampung tua di Pulau Rempang yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat. Ia juga mengatakan pelaksanaan program transmigrasi di kawasan tersebut harus bersandar pada konsensus, termasuk dengan masyarakat lokal.

“Jadi, tidak harus relokasi. Saya tidak ada niat menggusur, apalagi nyeruduk orang. Saya hanya memberikan opsi, mana yang terbaik untuk masyarakat,” kata Iftitah Sulaiman.

Iftitah Sulaiman mengklaim program transmigrasi dirancang untuk warga Rempang karena Pulau Rempang termasuk menjadi wilayah yang akan menjadi kawasan industri. Purnawirawan TNI AD itu mengatakan masyarakat harus didampingi agar kelak siap dan bisa mendapat manfaat ketika industri masuk. “Siapapun investornya, di situ yang pasti dalam roadmap akan ada kawasan industri. Rakyat jangan sampai hanya jadi penonton,” ucapnya.

Koordinator Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB) Ishaka alias Saka mengatakan masyarakat Rempang hingga kini menolak Rempang Eco City maupun transmigrasi dan meminta pemerintah lebih dulu melegalisasi kampung tua. Setelah legalisasi terwujud, kata dia, baru perlu berbicara formulasi program.

“Kami harapkan program yang akan dicanangkan nanti itu, program apapun itu skemanya, libatkan masyarakat,” kata Saka ketika ditemui Tempo usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 28 April 2025.

Pilihan Editor:   Investasi Terhambat Ketidakpastian Ekonomi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini