SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf memastikan Presiden Prabowo Subianto tak cawe-cawe dalam muktamar yang bakal menentukan tampuk kekuasaan di tubuh NU untuk lima tahun ke depan. Muktamar NU rencananya akan digelar pada penghujung Agustus mendatang.
“Saya kira benar bahwa Presiden tidak akan turut campur dalam kaitan dengan proses muktamar itu,” tutur Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, kawasan Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Gus Ipul mengklaim intervensi pada penentuan Ketua Umum PBNU 2026-2031 tidak akan dilakukan karena Prabowo memahami betul NU dan kenal dengan semua tokoh NU. “Tentu Presiden memberikan kepercayaan kepada Muktamirin untuk melakukan musyawarah, untuk melakukan suatu proses sebagaimana yang ada di dalam tradisi Nahdlatul Ulama," ujarnya.
Menteri Sosial ini mengungkapkan bursa perebutan kursi ketua umum di muktamar ke-35 PBNU kian menghangat dengan munculnya sejumlah nama. Ia menyebutkan lima nama, di antaranya petahana Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf; Wakil Ketua Umum PBNU Zulfa Mustofa; pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Abdussalam Shohib; pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo, Muhammad Yusuf Chudlori; hingga Ketua Pengurus Wilayah NU Abdul Hakim Mahfudz atau Kikin. Melengkapi bursa calon ketua umum tersebut, muncul pula nama Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 NU ini berujar, adanya aturan yang melarang pimpinan PBNU merangkap jabatan di pemerintah akan disepakati lebih lanjut oleh peserta muktamar. Aturan itu tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU yang dihasilkan dalam Muktamar NU ke-34 di Lampung, pada 2021 silam.
“Ke depan seperti apa ya kita belum tahu persis, tetapi Jam'iyah Nahdlatul Ulama memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk bisa memimpin NU di masa yang akan datang,” kata Gus Ipul.
PBNU menetapkan Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur sebagai lokasi pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Keputusan ini diambil setelah adanya rapat gabungan antara Syuriyah dan Tanfidziah PBNU di Jakarta pada Selasa, 7 Juli 2026. Rapat gabungan itu memutuskan waktu pelaksanaan Muktamar mengalami perubahan. Forum lima tahunan PBNU ini bakal digelar pada 27-30 Agustus 2026, berubah dari penetapan sebelumnya 1-5 Agustus.
