Hun Sen Kritik Intervensi Negara Maju terhadap Negara Berkembang

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Senat Kerajaan Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, mengkritik intervensi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, khususnya Kamboja.

Menurut dia, banyak negara maju memanfaatkan negara-negara berkembang yang tengah menghadapi berbagai permasalahan, termasuk kemiskinan.

Hu Sen meminta agar negara-negara maju memahami kesulitan negara-negara berkembang dan memberikan dukungan kepada mereka. Selain itu, dia meminta agar negara maju berhenti mencampuri urusan negara-negara berkembang, khususnya Kamboja. 

"Kami tidak ingin melihat campur tangan dalam urusan internal kami," kata Hun Sen saat memberi kuliah umum di Sekolah Pemerintahan ERIA, Jakarta, pada Selasa, 6 Mei 2025.

Hun Sen menilai bahwa negara-negara maju kerap mengeksploitasi keterbatasan kapasitas dan sumber daya kelembagaan negara-negara maju.

Selain itu, dia mengklaim, negara maju sering berusaha memprovokasi kemarahan di antara warga negara dengan mendukung ideologi ekstremis yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah melalui cara-cara yang tidak demokratis. 

"Kami meminta dukungan yang membangun, bukan upaya untuk meremehkan, menghalangi, atau menghalangi jalan pembangunan yang kami pilih," ujar perdana menteri Kamboja yang menjabat pada periode 1985-2023 itu. 

Hun Sen menuturkan bahwa sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa campur tangan bukanlah solusi. Dia menyebut bahwa bentuk intervensi yang paling buruk ialah secara militer untuk memaksakan perubahan rezim politik atau sistem pemerintahan lainnya.

Lebih lanjut, Hun Sen mengatakan bahwa intervensi sering kali mengakibatkan hilangnya nyawa yang lebih besar, penderitaan manusia, dan eskalasi konflik sosial dan ekonomi. 

"Kamboja menjadi contoh nyata, yang telah mengalami salah satu tragedi terburuk dan paling disayangkan," tuturnya. 

Sejak dahulu sampai sekarang, Hun Sen menyampaikan, masyarakat dunia masih menyaksikan campur tangan ekstertertentu negara-negara tertentu.

Dia menyebut eristiwa baru-baru ini, seperti di Afghanistan dan Bangladesh, bisa menjadi pelajaran besar yang dapat dipetik tentang pentingnya menghormati aspirasi setiap bangsa dan hak rakyatnya untuk menentukan nasib sendiri. 

Tak sampai di situ, Hun Sen menegaskan bahwa negara-negara besar dan kecil memiliki karakteristik unik yang dibentuk oleh sejarah, budaya, tradisi, cara hidup, dan sistem politik mereka. 

"Mereka tidak boleh dikenakan sanksi sepihak, larangan, tindakan ekonomi, atau bentuk pemaksaan lain yang melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Piagam PBB," ucapnya. 

Konflik di Kamboja merupakan serangkaian konflik militer yang terjadi selama beberapa dekade, dimulai dengan Perang Saudara Kamboja (1970-1975) dan dilanjutkan dengan Perang Kamboja-Vietnam (1979-1989).

Polemik di negara tersebut meliputi perebutan kekuasaan, intervensi asing, dan dampak kebijakan rezim Khmer Merah. Adapun Perang Kamboja-Vietnam, yang dipicu oleh invasi Vietnam untuk menggulingkan rezim Khmer Merah, menyebabkan genosida dan runtuhnya rezim Pol Pot.