KATIB Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hilmy Muhammad mendesak pemerintah menghentikan pelatihan ala militer program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Program ini mempersiapkan pesertanya menjadi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Desakan penghentian program menyusul tewasnya lima calon manajer koperasi merah putih itu saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil).
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Tolong hentikan dulu programnya dan lakukan investigasi. Kematian kelima orang itu sangat tidak masuk akal dan tak bisa dibenarkan dengan dalih pembinaan karakter apa pun," kata Hilmy di Yogyakarta, Ahad, 28 Juni 2026.
Hilmy yang juga anggota Komite II DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta itu melihat, kematian para peserta seleksi tersebut merupakan tragedi kemanusiaan. “Kematian itu bagi kami sebuah kelalaian fatal dan kesalahan sistem rekrutmen yang pada akhirnya menumbalkan nyawa manusia,” kata pria yang akrab disapa Gus Hilmy itu.
Hilmy pun menyoroti esensi dari program pelatihan manajemen koperasi merah putih yang dinilai sangat melenceng dari kebutuhan nyata dunia kerja profesional.
Ia mempertanyakan urgensi pendekatan ekstrem ala militer bagi para calon manajer, yang mana tugas utama mereka ke depan adalah mengelola tata manajerial dan sumber daya manusia, bukan untuk bertempur di medan perang. “Tragedi ini momentum mengoreksi kecenderungan penggunaan pendekatan militer dalam berbagai urusan sipil yang sebenarnya membutuhkan kompetensi berbeda," kata dia.
Hilmy melanjutkan bahwa masyarakat menghormati TNI dan peran strategisnya dalam menjaga kedaulatan negara. "Namun tidak semua persoalan sipil harus diselesaikan dengan pendekatan militer," kata dia.
Hilmy mengungkapkan, calon manajer ini disiapkan untuk duduk di koperasi memimpin tim, bukan disiapkan untuk memanggul senjata di garis depan.
Hilmy turut mengkritisi ketidaksesuaian antara kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi desa dengan materi pelatihan lapangan tersebut.
Menurutnya, institusi ekonomi yang bergerak di level akar rumput seperti KDMP dan KNMP sangat membutuhkan tenaga profesional yang sungguh-sungguh ahli di bidang tata niaga, manajemen bisnis, dan strategi pemasaran.
Ia menegaskan bahwa penempatan keahlian yang proporsional adalah kunci keberhasilan sebuah roda perniagaan.
Sehingga, kata dia, pelatihan untuk level manajerial itu semestinya berfokus pada kecerdasan emosional, kepemimpinan, dan pemecahan masalah, bukan malah diforsir secara fisik di luar batas kemanusiaan.
"Logikanya sederhana, kalau urusannya soal jualan dan memajukan unit usaha koperasi, mestinya yang dicari dan dilatih adalah mereka yang ahli manajemen atau ahli jualan," kata dia.
Hilmy mengumpamakan jika ingin mengelola hasil pertanian dan hasil penjualannya bagus, maka yang jualan adalah ahlinya yaitu pedagang atau pemasar, bukan memaksakan petaninya yang langsung jualan.
Menurutnya, untuk mencetak manajer koperasi dengan pendekatan kemiliteran sangat jauh dari esensi tata niaga.
Selain mengecam metode pelatihan yang salah kaprah, Hilmy juga menuntut penghentian seketika terhadap seluruh rangkaian kegiatan rekrutmen maupun pelatihan fisik di lingkungan koperasi desa merah putih agar tidak ada korban lanjutan. “Sistem pelatihan yang mereka pakai ini terbukti membunuh, maka hentikan semua kegiatan di lapangan sekarang juga," kata dia.
Ia membeberkan, manajemen KDMP tidak bisa hanya sekadar mencuci tangan dengan memberikan santunan lalu merasa masalah selesai. "Mereka memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang sangat berat atas hilangnya lima nyawa anak bangsa,” ujar Hilmy.
Lebih jauh, Ketua Bidang Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY tersebut juga menyoroti kejanggalan serius dalam prosedur kelayakan peserta sebelum mengikuti pelatihan fisik yang ekstrem tersebut.
Hilmy mempertanyakan ada atau tidaknya syarat tes kesehatan dan rekam medis yang wajib dipenuhi oleh para calon manajer, mengingat kegiatan lapangan semacam itu menuntut kesiapan fisik yang sangat prima dan tidak bisa disamaratakan.
“Bagaimana mungkin sebuah perusahaan besar melakukan pelatihan fisik seberat itu tanpa screening yang ketat? Apakah seleksi ini tidak mensyaratkan syarat kesehatan bagi pesertanya?"
Jika ternyata syarat medis dasar ini diabaikan, kata dia, maka ini bukan lagi sekadar kelalaian tak disengaja, melainkan tindakan ceroboh yang secara sadar menempatkan nyawa orang lain dalam bahaya.
Terkait legalitas dan pengawasan, Hilmy turut mempertanyakan status perizinan program orientasi KDMP kepada pihak pemerintah.
Ia mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan kementerian yang mengampu program ini, yakni Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk segera mengevaluasi apakah metode pelatihan yang mengarah pada kekerasan dan militerisasi sipil ini sudah mendapatkan persetujuan resmi, atau justru dibiarkan berjalan melanggar standar regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.
“Pertanyaan besarnya, apakah seleksi berisiko tinggi dengan metode militeristik ini sudah mendapat persetujuan dan pengawasan dari Kementerian Ketenagakerjaan? Pemerintah tidak boleh kecolongan," kata dia.
Menurut dia, Kemnaker harus segera turun tangan melakukan audit investigatif dan berani mencabut izin pelatihannya jika terbukti melanggar aturan serta memberikan sanksi berat agar tidak ada lagi instansi yang bertindak sewenang-wenang.
Untuk memastikan keadilan bagi keluarga korban, Hilmy mendesak aparat kepolisian mengambil langkah cepat dengan melakukan investigasi pidana yang transparan dan independen.
Ia menekankan pentingnya pengusutan kasus ini secara menyeluruh guna menyeret seluruh pihak yang bertanggung jawab dengan tidak hanya menyalahkan panitia pelaksana di lapangan. Tetapi harus menjangkau jajaran manajemen tingkat atas KDMP yang menyetujui program mematikan tersebut.
“Kepolisian harus segera turun tangan dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dari publik. Jika terbukti ada unsur pidana pengabaian keselamatan, pucuk pimpinan KDMP juga harus diseret ke meja hijau," kata dia.
