KEMENTERIAN HAM tidak akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kematian ibu hamil saat kontak tembak antara TNI dan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin bercerita, awalnya Kementerian HAM mempertimbangkan membentuk tim investigasi. Namun rencana itu urung dilakukan setelah mendapat kepastian dari Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Komisaris Jenderal Fadil Imran untuk penyelidikan peristiwa tersebut.
“Pak Fadil sudah menjelaskan bahwa proses tersebut sedang ditangani secara menyeluruh sehingga menjadi belum ada kebutuhan untuk membentuk tim penyelidikan, tim investigasi. Jadi sedang ditangani,” kata Mugiyanto di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Fadil Imran mengatakan pemerintah tidak perlu membentuk tim tambahan karena kolaborasi TNI dan Polri di lapangan untuk mengidentifikasi pelaku itu sudah berjalan dengan baik.
“Saya kira tidak perlu. Jadi tim dari Satgas Operasi Damai Cartenz, Satgas Gakkum sudah bekerja, tinggal koordinasi di lapangan teknis bagaimana untuk menemukan tersangkanya,” kata Fadil.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Anis Hidayah menyoroti kematian Melkiana Duwitau yang tengah mengandung berusia 7-8 bulan. Ia meninggal bersama bayi dalam kandungannya akibat terkena peluru saat berada di dalam rumahnya sendiri.
Menurut Anis, peristiwa tersebut terjadi di tengah rangkaian eskalasi kekerasan yang lebih luas di Tanah Papua. Ia menyoroti tewasnya pendeta, anggota kelompok bersenjata, prajurit TNI, dan pilot pesawat perintis berkewarganegaraan asing dalam beberapa hari terakhir.
“Pihak TNI menyatakan tembakan yang mengenai korban berasal dari kelompok bersenjata, tapi proses verifikasi independen atas klaim ini belum tersedia bagi publik,” kata Anis keterangan tertulis, dikutip Senin, 6 Juli 2026.
Komnas HAM juga mendorong gencatan senjata di tengah semakin memanasnya situasi di Papua sehingga kembali memakan korban sipil.
"Komnas HAM mendorong agar negara mengambil langkah yang serius untuk menghentikan segala bentuk konflik bersenjata ya, gencatan senjata, di mana selama ini warga sipil menjadi korban paling rentan dalam setiap gencatan senjata yang terjadi di Papua, " kata Anis
