Ketua KASBI: May Day Bukan Saatnya Bermesraan dengan Rezim

TEMPO.CO, Jakarta -- Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menyindir serikat pekerja yang memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 bersama elite politik. Menurut Sunarno, kebijakan yang dibuat kalangan elite politik saat ini belum berpihak pada kaum buruh. 

Sebelum regulasi yang dibuat pemerintah menunjukkan keberpihakan pada buruh, Sunarno menegaskan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk mendekatkan diri dengan kekuasaan. 
“Peringatan May Day harus dirayakan dengan semangat perlawanan. Bukan bermesra-mesraan dengan rezim yang tidak berpihak kepada buruh dan rakyat,” ujar Sunarno di depan Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 1 Mei 2025. 

Dia meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melibatkan serikat-serikat buruh dalam pembentukan undang-undang. Sunarno menjelaskan, semangat peringatan May Day didasarkan pada semangat perlawanan kaum buruh untuk mengurangi jam kerja pada awal abad 19. Perlawanan itu dimenangkan kaum buruh, sehingga jam kerja standar menjadi 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.

Sunarno menegaskan, aksi kaum buruh di DPR berbeda dari peringatan May Day yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas). Lebih kurang 9 kilometer dari Kompleks Parlemen, sekitar 200 ribu buruh menghadiri peringatan May Day atau Hari Buruh di Lapangan Monas. Presiden Prabowo Subianto turut menghadiri acara itu. Ia hadir bersama sejumlah pejabat tinggi negara. “Aksi kami berbeda dengan beberapa serikat pekerja yang menggelar May Day Fiesta di Monas yang berbarengan dengan Presiden Prabowo. Situasi atau kondisi buruh Indonesia saat ini masih sangat buruk,” tutur dia. 

Dia menuturkan, banyak buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak. Selain itu, banyak buruh yang hak-haknya tidak dipenuhi, lalu juga banyak yang menerima upah rendah. 

Ia juga menyinggung para buruh yang bekerja di sejumlah sektor yang dinilai rentan. Sunarno mencontohkan, pekerja layanan berbasis daring seperti ojek online dan kurir online; buruh di sektor perkebunan sawit, karet, pertanian; serta pekerja di sektor domestik, hingga pendidikan dan kesehatan. Pekerja migran juga masih mengalami penindasan dan pelanggaran hak-hak. “Situasi ini bagi kami sangat sulit, ketika melihat kawan-kawan buruh yang hidup dalam penderitaan karena sistem ketenagaankerjaan yang memang belum berpihak para kaum buruh,” kata Sunarno. 

Ihwal aksi May Day di DPR, Sunarno berharap para wakil rakyat mau mendengar atau mendukung tuntutan mereka. Gabungan masyarakat sipil berbagai elemen menggelar aksi May Day di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 1 Mei 2025. Mereka tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak).

Aksi tersebut semula akan dilakukan di kawasan Sudirman-Thamrin dengan long march dimulai dari kawasan Dukuh Atas hingga Istana Negara. Namun, lokasi aksi diubah karena beberapa alasan. Salah satu alasannya karena Presiden Prabowo Subianto ikut peringatan May Day di kawasan Monas.

Ade Ridwan Yandwiputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.