ASOSIASI Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) mengapresiasi langkah pemerintah menurunkan harga gas alam cair (LNG) untuk industri menjadi US$13 per Metric Million British Thermal Unit (MMBTU). Kebijakan tersebut dinilai mampu mengurangi tekanan biaya energi sekaligus menjaga daya saing industri keramik nasional.
Ketua Umum ASAKI Edy Suyanto mengatakan kebijakan tersebut memberikan kepastian bagi dunia usaha di tengah tekanan yang dihadapi industri dalam beberapa tahun terakhir.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Kebijakan ini memberikan kepastian bagi dunia usaha, menjaga daya saing industri nasional, serta melindungi keberlangsungan lapangan kerja," kata Edy dalam keterangan tertulis, Senin, 29 Juni 2026.
Menurut Edy, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, biaya gas mencapai sekitar 50 persen dari total biaya produksi keramik. Dengan penurunan harga LNG dan tambahan alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), rata-rata biaya gas diperkirakan turun menjadi sekitar US$9,5-US$10 per MMBTU atau setara 38-40 persen dari total biaya produksi.
Penurunan biaya energi tersebut, kata dia, bisa membantu industri mempertahankan operasional, mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), serta meningkatkan utilisasi kapasitas produksi.
Selain itu, Edy berharap pemerintah dapat kembali meningkatkan alokasi HGBT menjadi 70-80 persen seperti yang pernah berlaku sebelumnya. Ia menilai langkah tersebut bisa memperkuat daya saing industri nasional di tengah ketatnya persaingan dengan produk impor, terutama dari Cina dan India.
Edy menambahkan, kepastian pasokan gas dan harga energi yang lebih kompetitif juga akan mendorong ekspansi industri keramik pada periode 2025-2029. Ekspansi tersebut dapat menambah kapasitas produksi sekitar 80 juta meter persegi dan menarik investasi hingga Rp 12 triliun. “Selain itu juga ada penciptaan sekitar 6.000 lapangan kerja baru,” kata Edy.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan harga LNG untuk industri turun menjadi US$13 per MMBTU. Menurut Bahlil, harga tersebut merupakan hasil negosiasi antara pemerintah, produsen LNG, dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk menjaga keberlangsungan industri, khususnya di wilayah Jawa bagian barat.
"Jadi kami sudah memutuskan untuk LNG industri di harga US$13 per MMBTU," kata Bahlil dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Bahlil mengatakan harga tersebut turun dari sebelumnya sekitar US$23 per MMBTU. Kenaikan harga LNG sempat membebani industri dan meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi ribuan pekerja.
Menurut dia, lonjakan harga terjadi akibat menurunnya produksi gas dari blok migas di Jawa Barat. Untuk memenuhi kebutuhan industri, pasokan kemudian dialihkan menggunakan LNG dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan yang harus diangkut dengan kapal.
Selain biaya transportasi, LNG juga memerlukan proses regasifikasi sebelum disalurkan melalui jaringan pipa. Rangkaian proses tersebut membuat harga gas yang diterima industri menjadi jauh lebih mahal.
"Kenapa harga LNG tinggi? Karena diambil dari daerah yang membutuhkan biaya transportasi, kemudian diregasifikasi, baru disalurkan melalui pipa. Di situlah biaya tambahan muncul," ujarnya.
Bahlil mengatakan penurunan harga LNG mulai berlaku pada hari ini. Menurut dia, pemerintah menekan harga dengan memangkas margin di seluruh rantai pasok, mulai dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di sektor hulu, bagian penerimaan pemerintah, hingga margin PGN di sektor hilir.
“Semuanya kena. Jadi bagian pemerintah, dari hulunya, itu kan ada bagian pemerintah. Kemudian di hilir juga, kita minta mereka untuk turunkan kos. Pertamina juga kita turunkan. Jadi baik dari K3S-nya, pemerintahnya, maupun dari PGN-nya juga kena pemotongan,” kata Bahlil.
