PRESIDEN Prabowo Subianto menginginkan transformasi perekonomian bangsa menuju sistem yang sepenuhnya berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Bagi Prabowo, ekonomi Pancasila ini berpegangan pada setidaknya empat prinsip: religius, perikemanusiaan, persatuan nasional, dan keadilan sosial.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dalam amanat pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Kepala Negara menegaskan bahwa kekayaan alam bukan komoditas yang bebas diperjualbelikan. “Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ucap Prabowo ketika bertindak sebagai inspektur upacara di Lapangan Gedung Pancasila, Jalan Taman Pejambon, Jakarta, pada Senin, 1 Juni 2026.
Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan pembangunan ekonomi tidak boleh semata-mata berorientasi pada angka statistik. Menurut Prabowo, keberhasilan pembangunan bangsa semestinya diukur dari peningkatan kualitas hidup rakyat, terutama kelompok yang paling rentan.
Misalnya, gizi anak yang terpenuhi, petani mendapat pupuk dengan harga yang layak, nelayan yang mendapat akses pasar yang adil, hingga pekerja yang mendapat perlindungan.
Kemudian, Prabowo menjelaskan bahwa ekonomi berlandaskan Pancasila berarti perekonomian harus berpihak kepada kepentingan nasional dan rakyat. Ekonomi Indonesia, ia mengutarakan, tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja.
“Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain,” ujar Prabowo. “Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi.”
Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan ini juga mengingatkan bahwa ekonomi Pancasila berarti sistem perekonomian yang egaliter dan kerakyatan. Dia menyinggung amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Maka dari itu, kata dia, negara perlu memperkuat koperasi dan usaha-usaha kecil serta menengah. Ia juga menginginkan desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. “Karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembanguna, bukan sekedar obyek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan,” tutur Prabowo.
Lalu, Prabowo menegaskan bahwa perekonomian Indonesia semestinya berprinsip keadilan sosial. Bagi dia, ekonomi yang berkeadilan sosial merupakan inti dari seluruh perjuangan bangsa. “Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan kemajuan dan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo.
