GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah daerah segera membahas tarif baru transportasi umum di Jakarta dan sekitarnya. Penyesuaian tarif baru transportasi umum di Ibu Kota merupakan usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakata (DTKJ).
Pramono mengatakan akan mengkaji usulan perubahan tarif tersebut karena berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. "Sedang dalam tahap pembahasan APBD dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta," ujar Pramono kepada wartawan saat menghadiri acara penutupan khitanan massal gratis di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 8 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Pemprov DKI, kata dia, akan mempelajari dan menghitung kembali skema subsidi atau pembiayaan transportasi publik di Jakarta. "Dalam minggu-minggu depan ini kami segera menghitung kembali."
Menurut Pramono, keputusan mengenai perubahan tarif Transjakarta, Transjabodetabek hingga Mikrotrans harus mempertimbangkan soal subsidi atau anggaran bantuan pemerintah.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyatakan kenaikan tarif transportasi umum tidak akan menyasar pada 15 kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan fasilitas transportasi umum gratis.
Adapun daftar 15 kelompok masyarakat tersebut, yakni PNS Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai UMP melalui Bank DKI, penghungi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), dan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK).
Selain itu, ada pula penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu Penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jabodetabek, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), veteran, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbot), pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta juru Pemantau Jentik (Jumantik).
Pramono mengatakan pemerintah akan segera memutuskan kenaikan tarif dengan mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat. "Saya dan Pak Wagub pasti mempertimbangkan untuk kebaikan masyarakat kita."
